Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020

PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK
KONSIDERANS

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.

PENGERTIAN
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:        
1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.     
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.     
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.     
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.     
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.     
6. Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.     
7. Penggabungan adalah Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.     
8. Peleburan adalah Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.     
9. Pengambilalihan adalah Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.     
10. Integrasi adalah Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.     
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.     
12. Pihak Utama Bank adalah pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris.     
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020

META KETERANGAN
Judul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020
SubJudul PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK
Jenis pojk
Nomor 18
Tahun 2020
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 20 April 2020
Tempat Pengundangan Jakarta
Tanggal Pengundangan 21 April 2020
Nama Jabatan Pengundangan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan YASONNA H. LAOLY
Publikasi Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 106
Tahun Publikasi 2020
Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan 6493
MODES
Detail List
TAGS
Jasa Keuangan Kesehatan corona covid-19
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020
  2. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020
  3. RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
  4. STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020