Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020

RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
KONSIDERANS

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat umum pemegang saham;
b. bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rapat umum pemegang sahamperlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
c. bahwa untuk mendukung pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
PENGERTIAN
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:        
1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.     
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.     
3. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.     
4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.     
5. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.     
6. Penerima Kuasa adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS.     
7. Penyedia e-RUPS adalah pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS.     
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.     
9. Pengguna e-RUPS adalah Perusahaan Terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.     
10. Partisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.     
11. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.     
12. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:     
a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau     
b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.     
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020

META KETERANGAN
Judul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020
SubJudul RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
Jenis pojk
Nomor 15
Tahun 2020
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 20 April 2020
Tempat Pengundangan Jakarta
Tanggal Pengundangan 21 April 2020
Nama Jabatan Pengundangan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan YASONNA H. LAOLY
Publikasi Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 103
Tahun Publikasi 2020
Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Penjelasan 6490
MODES
Detail List
TAGS
Jasa Keuangan RUPS
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020
  2. PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020
  3. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020
  4. STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020
Dokumen:
  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020