PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/PMK.05/2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/ SUBSIDI MARGIN
Bagian Kedua
Penyampaian Data Penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 12
(1) Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK.     
(2) Data Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga Linkage BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.     
(3) Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan reviu dan/ atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri.     
(4) Hasil reviu dan/ atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN.     
(5) Tata cara pemberian data oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.     
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian data oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.     
Pasal 13
(1) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) ke SIKP.     
(2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data debitur lainnya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 4) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) ke SIKP.     
(3) Data Debitur dan/ atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:     
a. data transaksi Kredit/Pembiayaan; dan     
b. data tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
(4) Data Debitur dan/ atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).     

Dokumen: