PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/PMK.05/2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/ SUBSIDI MARGIN
Bagian Kesatu
Penyalur Kredit/ Pembiayaan
Pasal 10
(1) Perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Penyalur Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK.     
(2) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:     
a. BUMN yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan yang terdaftar di OJK; dan     
b. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/ atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.     
Pasal 11
(1) BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat bekerja sama dengan Koperasi dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
(2) Koperasi yang dapat bekerja sama dengan BLU merupakan Koperasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.     
(3) Mekanisme kerja sama dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan BLU.     
Bagian Kedua
Penyampaian Data Penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin
Pasal 12
(1) Data Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh OJK.     
(2) Data Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BLU, yang memperoleh Kredit/Pembiayaan baik secara langsung dari BLU, melalui Lembaga Linkage BLU berupa Koperasi, maupun melalui Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, yang menjadi dasar pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin merupakan data yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.     
(3) Data Debitur yang diberikan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang berbentuk BUMN dilakukan reviu dan/ atau audit oleh BPKP atas permintaan Menteri.     
(4) Hasil reviu dan/ atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada KPA Penyaluran atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) di Kementerian BUMN.     
(5) Tata cara pemberian data oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK.     
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian data oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.     
Pasal 13
(1) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) ke SIKP.     
(2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data debitur lainnya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 4) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) ke SIKP.     
(3) Data Debitur dan/ atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:     
a. data transaksi Kredit/Pembiayaan; dan     
b. data tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
(4) Data Debitur dan/ atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan Debitur yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional untuk plafon Kredit/Pembiayaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).     
Bagian Ketiga
Pemberitahuan lnformasi Subsidi Bunga/ Subsidi Margin kepada Penerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin
Pasal 14
(1) Penyalur Kredit/Pembiayaan memberitahukan Debitur dan/ atau debitur lainnya yang berhak menerima Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
(2) Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga Linkage BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, Koperasi memberitahukan Debitur yang berhak menerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin.     
(3) Debitur dan/ atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan akses ke portal untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
Bagian Keempat
Pengajuan Tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin
Pasal 15
(1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur dan/ atau debitur lainnya melalui Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengurangi kewajiban beban Debitur dan/ atau debitur lainnya.     
(2) Penyalur Kredit/Pembiayaan mengajukan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada KPA Penyaluran berdasarkan data SIKP.     
(3) Dalam hal pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran 2020, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai langkah-langkah akhir tahun.     
(4) Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:     
a. surat permohonan pembayaran Bunga/ Subsidi Margin sesuai tercantum dalam Lampiran tagihan Subsidi dengan contoh huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;     
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;     
c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan     
d. bukti penenmaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
Pasal 16
(1) Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab atas:     
a. pemenuhan data Debitur terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6);     
b. pemenuhan data debitur lainnya terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7);     
c. kebenaran data Debitur dan/ atau debitur lainnya yang disampaikan ke SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;     
d. data tagihan dan dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4); dan     
e. jumlah Subsidi Bunga/Subsidi Margin pada surat permohonan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a.     
(2) Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga Linkage BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, BLU bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, sedangkan Koperasi bertanggungjawab atas:     
a. pemenuhan data Debitur terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8);     
b. kebenaran data Debitur yang disampaikan ke SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3); dan     
c. Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur selama masa pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
Bagian Kelima
Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS
Pasal 17
(1) PPK melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang diajukan oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan.     
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     
a. kelengkapan dokumen tagihan; dan     
b. kesesuaian data tagihan berdasarkan data SIKP.     
(3) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen tagihan, PPK menunda pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sampai Penyalur Kredit/Pembiayaan melengkapi dokumen tagihan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak penguJ1an kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selesai dilakukan.     
(4) Dalam hal Penyalur Kredit/Pembiayaan belum melengkapi dokumen tagihan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender, PPK mengembalikan dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.     
(5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dengan data SIKP, pembayaran dilakukan dengan menggunakan perhitungan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin melalui SIKP dan dituangkan dalam berita acara verifikasi sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.     
(6) Atas data tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang belum sesuai dengan data SIKP, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat melakukan perbaikan dan mengajukan kembali tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
(7) Dalam hal hasil pengujian terhadap dokumen tagihan lengkap dan data tagihan telah sesuai dengan data SIKP yang dituangkan dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK menerbitkan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin dari SIKP.     
(8) PPK menyampaikan SPP-LS dilampiri rekapitulasi daftar penerima Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPSPM.     
Pasal 18
(1) PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) serta melakukan pengujian ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.     
(2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM menerbitkan SPM-LS.     
(3) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, PPSPM menolak dan mengembalikan SPP-LS kepada PPK.     
(4) PPSPM menyampaikan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta arsip data komputer kepada KPPN.     
Pasal 19
(1) Menteri dapat mengajukan permintaan audit atas pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada BPKP.     
(2) BPKP melakukan audit atas pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
Pasal 20
(1) KPA Penyaluran menetapkan standar prosedur operasi atas pengujian dan pembayaran tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin.     
(2) Dalam penyusunan standar prosedur operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Penyaluran dapat meminta pendapat aparat pengawasan intern Pemerintah.     
Pasal 21
(1) Penyalur Kredit/Pembiayaan memperhitungkan Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang dibayarkan oleh Pemerintah sebagai pengurang biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/ atau debitur lainnya selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin.     
(2) Penyalur Kredit/Pembiayaan menatausahakan bukti pengurangan biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/ atau debitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).     
(3) Dalam hal Debitur dan/ atau debitur lainnya telah melakukan pembayaran atas biaya bunga/margin yang seharusnya diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin oleh Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan mengembalikan pembayaran tersebut kepada Debitur dan/ atau debitur lainnya.     
(4) Penyalur Kredit/Pembiayaan menatausahakan bukti pengembalian biaya bunga/margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).     
(5) Dalam hal diperlukan, KPA Penyaluran dapat meminta bukti pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau bukti pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.     
(6) Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin ke rekening kas negara.     
(7) Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang dinyatakan dalam audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).     

Dokumen: