BAB V
KERANGKA TRANSPARANSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60
Upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK dilaksanakan secara akurat, konsisten, transparan, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui:      
a. MRV;     
b. SRN PPI: dan     
c. sertifikasi pengurangan Emisi GRK.     
Bagian Kedua
Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification
Pasal 61
(1) MRV untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK dilaksanakan secara terintegrasi.     
(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan transparan.     
(3) Pedoman pelaksanaan MRV untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.     
Paragraf 1
Pengukuran
Pasal 62
(1) Pengukuran Aksi Mitigasi dilakukan oleh menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, dan Pelaku Usaha untuk memperoleh:     
a. besaran Emisi GRK atau serapan aktual; dan     
b. besaran pengurangan Emisi GRK atau peningkatan serapan GRK.     
(2) Pengukuran besaran Emisi GRK atau serapan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:     
a. penetapan rencana aksi, lokasi, target capaian, dan periode pelaksanaan Aksi Mitigasi;     
b. sistem manajerial;     
c. evaluasi capaian Aksi Mitigasi;     
d. perhitungan besaran Emisi GRK melalui perkalian antara data aktivitas dan Faktor Emisi GRK; dan     
e. perhitungan besaran Emisi GRK atau serapan GRK secara berkala.     
(3) Capaian pengurangan Emisi GRK diukur dengan membandingkan hasil pengukuran pengurangan Emisi GRK dan/atau peningkatan serapan GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Baseline Emisi GRK.     
(4) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, dan Pelaku Usaha paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.     
Pasal 63
Besaran capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim diperoleh dari pengurangan antara Baseline Emisi GRK dengan besaran Emisi GRK atau serapan aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).      
Pasal 64
(1) Pengukuran capaian Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional dilakukan oleh pelaksana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan membandingkan antara indikator atau target indikator dalam perencanaan dengan hasil pelaksanaan.     
(2) Pengukuran capaian Aksi Adaptasi Perubahan Iklim nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.     
Pasal 65
Pengukuran NEK dilakukan oleh pelaksana NEK untuk memperoleh:      
a. persetujuan teknis Batas Atas Emisi GRK;     
b. besaran Emisi GRK atau serapan aktual; dan     
c. besaran pengurangan Emisi GRK atau peningkatan Serapan GRK.     
Paragraf 2
Pelaporan
Pasal 66
(1) Pelaporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan NEK memuat data umum dan data teknis pelaporan pelaksanaan.     
(2) Data umum yang termuat dalam laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     
a. pelaksana dan penanggung jawab pelaksana aksi;     
b. judul dan jenis kegiatan;     
c. mekanisme Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta NEK yang dipilih; dan     
d. sumber daya perubahan iklim meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.     
(3) Data teknis yang termuat dalam laporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:     
a. penghitungan besaran Baseline Emisi GRK;     
b. pemilihan periode referensi dalam rangka penetapan Baseline Emisi GRK;     
c. asumsi yang digunakan dalam menyusun Baseline Emisi GRK;     
d. penghitungan besaran Batas Atas Emisi GRK terkait NEK;     
e. metodologi penghitungan capaian Aksi Mitigasi Perubahan lklim;     
f. hasil pemantauan terhadap data aktivitas, termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;     
g. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan, termasuk ukuran, lokasi dan periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;     
h. besaran capaian target pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK; dan/atau     
i. uraian sistem manajerial, mencakup nama penanggung jawab aksi serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan NEK yang dilakukan.     
(4) Pelaporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:     
a. menteri terkait, untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor;     
b. gubernur dan bupati/walikota, untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi dan kabupaten/kota; dan     
c. Pelaku Usaha, untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di unit/area usahanya.     
(5) Data pelaporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam SRN PPI menjadi dasar pelaksanaan verifikasi.     
(6) Tata cara pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.     
Pasal 67
(1) Pelaporan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim memuat data:     
a. kebijakan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;     
b. kajian kerentanan, risiko dan dampak perubahan Iklim;     
c. perencanaan dan pelaksanaan Aksi Adaptasi, termasuk Baseline dan target;     
d. pemantauan dan evaluasi;     
e. peningkatan kapasitas;     
f. teknologi; dan     
g. pendanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.     
(2) Pelaporan Aksi Mitigasi Perubahan IkIim dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.     
(3) Data pelaporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam SRN PPI menjadi dasar pelaksanaan verifikasi.     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim diatur dalam Peraturan Menteri.     
Paragraf 3
Validasi dan Verifikasi
Pasal 68
(1) Pengendalian dan penjaminan mutu hasil pengukuran dan pemantauan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan NEK dilakukan melalui validasi dan verifikasi.     
(2) Validasi dan verifikasi terhadap pelaporan hasil pengukuran dan pemantauan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK dilaporkan dan dicatatkan ke dalam SRN PPI.     
(3) Validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.     
(4) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan NEK terkait dengan Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja wajib menyertakan hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh validator dan verifikator independen.     
(5) Validator dan verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kompetensi sebagai validator dan verifikator capaian Aksi Mitigasi Perubahan lklim.     
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara validasi, verifikasi, dan standar kompetensi validator serta verifikator independen diatur dalam Peraturan Menteri,     
Bagian Ketiga
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
Pasal 69
(1) Dalam upaya mencapai target NDC, setiap Pelaku Usaha wajib mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI.     
(2) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan data nasional, Sektor, Sub Sektor, dan daerah terkait Emisi GRK dan Ketahanan Iklim yang telah dijamin kualitas dan kebenarannya setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.     
(3) Hasil pencatatan dan pelaporan berfungsi sebagai:     
a. dasar pengakuan Pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC;     
b. data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK;     
c. upaya menghindari penghitungan ganda Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan     
d. bahan penelusuran pengalihan.     
(4) Data nasional, Sektor, Sub Sektor, dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan nasional dan internasional dalam satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim yang disinergikan dan dikoordinasikan oleh Menteri.     
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SRN PPI diatur dalam Peraturan Menteri.     
Pasal 70
(1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penyelenggaraan NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.     
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:     
a. teguran tertulis;     
b. paksaan pemerintah;     
c. denda administratif;     
d. pembekuan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK; dan     
e. pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.     
(3) Penjatuhan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.     
Bagian Keempat
Sertifikasi Pengurangan Emisi
Pasal 71
(1) Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK digunakan dalam penyelenggaraan NEK.     
(2) Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK dimaksudkan sebagai alat untuk:     
a. bukti Kinerja pengurangan Emisi GRK;     
b. Perdagangan Karbon;     
c. pembayaran atas hasil Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;     
d. kompensasi Emisi GRK; dan     
e. bukti kinerja usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan untuk mendapatkan pembiayaan dari skema bond dan sukuk.     
(3) Sertifikat Pengurangan Emisi GRK diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan melalui tahapan:     
a. pendaftaran di SRN PPI;     
b. verifikasi oleh verifikator independen; dan     
c. hasil verifikasi dilaporkan kepada Menteri dan menjadi dasar pertimbangan penerbitan sertifikat.     
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaporkan hasil pengukuran penyelenggara NEK dalam SRN PPI, Menteri tidak menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.     
(5) Dalam penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri menugaskan direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pengendalian perubahan iklim.     
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK diatur dalam Peraturan Menteri.     
Pasal 72
(1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan menggunakan skema sertifikasi Emisi GRK selain Sertifikat Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus memenuhi persyaratan:     
a. sesuai dengan prinsip, prosedur dan ketentuan dalam standar internasional dan/atau Standar Nasional Indonesia yang sesuai dengan ISO 14064 dan ISO 14065; dan     
b. kompetensi penyelenggara skema sertifikasi terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.     
(2) Pengakuan atas skema sertifikasi Emisi GRK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.     
Pasal 73
(1) Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dapat digunakan oleh:     
a. pemegang sertifikat, untuk mengikuti Perdagangan Karbon dengan otorisasi dari Menteri dan Pembayaran Berbasis Kinerja untuk memenuhi kewajiban terkait pencapaian target NDC Indonesia;     
b. Pemerintah, untuk menjadi dasar dalam perhitungan Pungutan Atas Karbon;     
c. pemegang sertifikat, untuk menjadi dasar bagi label karbon terkait organisasi atau produk sesuai dengan standar dan skema sertifikasi instrumen label yang relevan;     
d. pemegang sertifikat, untuk menjadi dasar bagi penyediaan informasi kepada konsumen, rantai pasok maupun laporan keberlanjutan serta instrumen informasi; dan     
e. pemegang sertifikat, untuk menjadi dasar dalam pengajuan akses pembiayaan ramah lingkungan, atau pembiayaan keberlanjutan instrumen pembiayaan.     
(2) Penggunaan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dilarang untuk digunakan pada kontrak dengan pihak lain yang memuat pengalihan hak atas nilai sertifikasi pengurangan Emisi GRK dalam perdagangan internasional tanpa otorisasi dari Menteri.     
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencabut Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.     
(5) Pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dilakukan setelah dilaksanakan teguran dan/atau peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.     
(6) Dalam hal Menteri tidak menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dilarang melakukan penyelenggaraan NEK sehingga tidak dapat berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan NEK.     
(7) Dalam rangka memastikan bahwa seluruh Aksi Mitigasi dan hasil pengurangan Emisi GRK oleh para pihak di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat dari pihak lain terhimpun dalam SRN PPI secara tertelusur dan kompatibel dengan sertifikasi pengurangan Emisi GRK, penyelenggara sertifikasi pengurangan Emisi GRK mengembangkan dan melaksanakan mekanisme saling pengakuan dengan skema sertifikasi Emisi GRK yang lain.     
(8) Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang dihasilkan mekanisme sertifikasi selain mekanisme sertifikasi pengurangan Emisi GRK nasional dapat digunakan dalam Perdagangan Karbon dalam negeri apabila:     
a. berasal dari Aksi Mitigasi yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;     
b. berasal dari hasil Aksi Mitigasi sebelum tahun 2021;     
c. berasal dari mekanisme sertifikasi yang diselenggarakan oleh pihak dengan reputasi yang baik;     
d. berasal dari mekanisme yang mempersyaratkan verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten; dan     
e. tercatat dalam SRN PPI.     
Pasal 74
(1) Dalam penyelenggaraan NEK diterapkan sistem label aksi pengendalian perubahan iklim yang merupakan bagian sistem label ramah lingkungan.     
(2) Sistem label aksi pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi yang terverifikasi tentang kinerja aksi perubahan iklim pada suatu produk, kegiatan, atau lembaga.     
(3) Penerapan label aksi pengendalian perubahan iklim bertujuan untuk:     
a. memenuhi permintaan pasar;     
b. meningkatkan permintaan pasar; dan     
c. memperkuat citra ramah lingkungan kepada publik.     
(4) Label aksi pengendalian perubahan iklim dapat digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa ramah lingkungan.     
Pasal 75
(1) Dalam hal Pelaku Usaha Perdagangan Offset Emisi GRK tidak melaksanakan kewajiban:     
a. pencatatan pelaksanaan Aksi Mitigasi;     
b. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau     
c. mekanisme dan prosedur Offset Emisi GRK,
Menteri dapat memberikan disinsentif termasuk sanksi administratif setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari menteri terkait.     
(2) Pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).     
(3) Penjatuhan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.     
Pasal 76
(1) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, NEK, dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI, Menteri tidak menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dan/atau tidak memberikan otorisasi.     
(2) Dalam hal Menteri tidak menerbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dan/atau tidak memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dilarang melakukan penyelenggaraan     
Pasal 77
(1) (1) Menteri melakukan pengelolaan kerja sama saling pengakuan (mutual recognition) dalam Perdagangan Karbon luar negeri.     
(2) Pengelolaan kerja sama saling pengakuan (mutual recognition) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:     
a. saling membuka informasi penggunaan standar MRV;     
b. melakukan penilaian kesesuaian terhadap penggunaan standar internasional dan/atau Standar Nasional Indonesia;     
c. pernyataan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar internasional dan/atau Standar Nasional Indonesia;     
d. membuat dan melaksanakan kerja sama saling pengakuan (mutual recognition); dan     
e. mencatatkan sertifikasi yang diakui kedua belah pihak di SRN PPI.     
(3) Kerja sama saling pengakuan (mutual recognition) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peningkatan kapasitas pelaksanaan verifikasi, publikasi dan promosi kerja sama.     
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kerja sama saling pengakuan (mutual recognition) dalam Perdagangan Karbon luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri.     
PERATURAN TERKAIT
  1. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT FAVIPIRAVIR
    Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2021
  2. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT REMDESIVIR
    Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021
  3. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
    Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2021
  4. PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH
    Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021
  5. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
    Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021