PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana, diperlukan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif serta terintegrasi menuju Indonesia emas 2045;
b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang perlu dituangkan ke dalam bentuk rencana induk penanggulangan bencana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723).
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044

Pasal 1
(1) Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yang selanjutnya disebut RIPB Tahun 2020- 2044 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.      
(2) RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.      
Pasal 2
(1) RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:      
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana;      
b. kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; dan      
c. peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044.      
(2) RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.      
Pasal 3
(1) RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.      
(2) RIPB Tahun 2020-2044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.      
(3) RIPB Tahun 2020-2044 merupakan bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.      
Pasal 4
(1) RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam bentuk rencana nasional penanggulangan bencana.      
(2) Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan melibatkan kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.      
(3) Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;      
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;      
c. analisis kemungkinan dampak bencana;      
d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;      
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan      
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.      
(4) Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.      
Pasal 5
(1) Rencana nasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana daerah.      
(2) Rencana penanggulangan bencana daerah terdiri atas:      
a. rencana penanggulangan bencana daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur; dan      
b. rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.      
(3) Bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga mengacu pada rencana penanggulangan bencana daerah provinsi.      
(4) Rencana penanggulangan bencana daerah provinsi dan rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.      
Pasal 6
(1) Kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengoordinasikan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPS Tahun 2020-2044.      
(2) Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.      
(3) Hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.      
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.      
Pasal 7
(1) RIPB Tahun 2020-2044 dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.      
(2) Dalam hal diperlukan, RIPB Tahun 2020-2044 dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).      
Pasal 8
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.     

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 September 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 11 September 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 204

Dokumen: