Try: LISTMODE

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2019, serta dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 1
(1) Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.     
(2) Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala.     
Pasal 2
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.      
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;     
b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;     
c. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;     
d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;     
e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;     
f. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;     
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;     
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;     
i. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio;     
j. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait;     
k. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;     
l. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;     
m. pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan     
n. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.     
BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:      
a. Kepala;     
b. Wakil Kepala;     
c. Sekretariat Utama;     
d. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;     
e. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;     
f. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;     
g. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;     
h. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;     
i. Deputi Akses Permodalan;     
j. Deputi Infrastruktur;     
k. Deputi Pemasaran;     
l. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan     
m. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.     
Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5
Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.      
Pasal 6
Kepala dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.      
Bagian Ketiga
Wakil Kepala
Pasal 7
(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
(3) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.     
Bagian Keempat
Sekretariat Utama
Pasal 8
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.     
Pasal 9
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.      
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:      
a. koordinasi kegiatan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;     
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;     
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;     
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan kemasyarakatan;     
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan     
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.     
Bagian Kelima
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan
Pasal 11
(1) Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 12
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen strategis, pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia, dan kerja sama antarlembaga.      
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:      
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;     
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;     
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;     
e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pariwisata;     
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;     
g. pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;     
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;     
i. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata; dan     
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.     
Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasal 14
(1) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 15
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.      
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:      
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;     
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;     
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;     
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;     
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;     
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem, investasi pariwisata, dan pengembangan destinasi regional;     
g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan     
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.     
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
Pasal 17
(1) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 18
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran I.      
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I menyelenggarakan fungsi:      
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;     
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;     
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;     
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional Sumatera, Kepulauan Riau, Singapura, Thailand, Indocina, Jawa, Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia, Bali, Nusa Tenggara, Timor Leste, Sulawesi, Filipina, Maluku, Papua, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, dan Oceania;     
f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan     
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.     
Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II
Pasal 20
(1) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 21
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran II.      
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II menyelenggarakan fungsi:      
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional China, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa;     
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional China, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa;     
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional China, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional China, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa;     
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, serta pengembangan pemasaran regional China, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa;     
f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II; dan     
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.     
Bagian Kesembilan
Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan
Pasal 23
(1) Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 24
Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif.      
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;     
b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;     
c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;     
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan     
f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.     
Bagian Kesepuluh
Deputi Akses Permodalan
Pasal 26
(1) Deputi Akses Permodalan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Akses Permodalan dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 27
Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif.      
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Akses Permodalan menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;     
b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;     
c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;     
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan ekonomi kreatif;     
f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk akses permodalan ekonomi kreatif; dan     
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.     
Bagian Kesebelas
Deputi Infrastruktur
Pasal 29
(1) Deputi Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 30
Deputi Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif.      
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;     
b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;     
c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;     
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; dan     
f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.     
Bagian Keduabelas
Deputi Pemasaran
Pasal 32
(1) Deputi Pemasaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Pemasaran dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 33
Deputi Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri.      
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Deputi pemasaran menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;     
b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;     
c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;     
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;     
f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif; dan     
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.     
Bagian Ketigabelas
Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi
Pasal 35
(1) Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 36
Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan , dan sinkronisasi kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif.      
Pasal 37
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;     
b. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;     
c. koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan regulasi di bidang ekonomi kreatif;     
d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;     
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;     
f. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; dan     
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.     
Bagian Keempatbelas
Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah
Pasal 38
(1) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.     
(2) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh Deputi.     
Pasal 39
Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah.      
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:      
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;     
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;     
c. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;     
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;     
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait hubungan antar lembaga dan wilayah;     
f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait hubungan antar lembaga dan wilayah;     
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.     
Bagian Kelimabelas
Unsur Pengawas
Pasal 41
(1) Di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.     
(2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.     
(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.     
Pasal 42
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.      
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:      
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;     
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;     
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;     
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan     
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.     
Bagian Keenambelas
Besaran Organisasi
Pasal 44
(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.     
(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.     
(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.     
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.     
(5) Tata usaha pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan dukungan administrasi kepada unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin, dan Staf Ahli.     
Pasal 45
(1) Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g terdiri atas Sekretaris Deputi dan paling banyak 5 (lima) Asisten Deputi.     
(2) Sekretaris Deputi terdiri atas 2 (dua) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.     
(3) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.     
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.     
(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Subbidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.     
Pasal 46
(1) Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.     
(2) Direktorat dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 2 (dua) Subdirektorat.     
Pasal 47
Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.      
Bagian Ketujuhbelas
Jabatan Fungsional
Pasal 48
Di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.      
Bagian Kedelapanbelas
Satuan Tugas
Pasal 49
(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif dapat dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Tenaga Profesional sesuai dengan bidang tugasnya.     
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sesuai kebutuhan.     
(3) Ketentuan mengenai Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala.     
BAB III
TATA KERJA
Pasal 50
Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.       
Pasal 51
(1) Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.     
Pasal 52
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menyusun analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.       
Pasal 53
Setiap unsur di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri, maupun dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.       
Pasal 54
Semua unsur di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
Pasal 55
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.     
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.       
BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 57
(1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.     
(2) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Asisten Deputi, Direktur, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.     
(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Subdirektorat adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.     
(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.     
Pasal 58
(1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Kepala.     
(2) Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
BAB V
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA
Pasal 59
Wakil Kepala, Deputi, Direktur, dan Kepala Subdirektorat di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.       
Pasal 60
(1) Wakil Kepala dan Deputi yang bukan berasal dari pegawai negeri diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan eselon I.a.     
(2) Direktur yang bukan berasal dan pegawai negeri diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat jabatan eselon II.a.     
(3) Kepala Subdirektorat yang bukan berasal dari pegawai negeri diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat jabatan eselon III.a.     
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 61
Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 62
Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabat oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.       
Pasal 63
Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.       
Pasal 64
Semua unit organisasi dan sumber daya yang ada di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.       
Pasal 66
Untuk mengembangkan sumber daya manusia sektor pariwisata, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi vokasi di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67
Berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka:       
a. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
b. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
c. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemasaran I di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemasaran I di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
d. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemasaran II di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemasaran II di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
e. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Riset, Edukasi, dan Pengembangan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Riset, Edukasi, dan Pengembangan di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
f. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Akses Permodalan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Akses Permodalan di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
g. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Infrastruktur di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Infrastruktur di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
h. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemasaran di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pemasaran di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
i. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
j. pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
k. pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Inspektorat di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.     
Pasal 68
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari:       
a. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata; dan     
b. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif,

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.     
Pasal 69
(1) Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019, susunan organisasi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden ini berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.     
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1), organisasi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dalam rangka pelaksanaan visi Presiden, yang penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(3) Penataan organisasi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.     
Pasal 70
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan penataan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).       
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan:       
a. urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata; dan     
b. tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     
Pasal 72
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 24 Oktober 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 205

Dokumen: