Try: LISTMODE

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dibutuhkan prasarana yang sesuai dengan standar guna menunjang proses belajar dan mengajar, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN, REHABILITASI, ATAU RENOVASI PASAR RAKYAT, PRASARANA PERGURUAN TINGGI, PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pasal 1
(1) Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.      
(2) Pemerintah menugaskan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.      
(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip:      
a. kehati-hatian;      
b. transparansi;      
c. efisiensi;      
d. efektivitas; dan      
e. akuntabilitas.      
Pasal 2
(1) Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat dilakukan dalam rangka mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian.      
(2) Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:      
a. diprioritaskan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional/regional;      
b. di atas tanah yang merupakan barang milik daerah atau dalam kewenangan pengelolaan pemerintah daerah;      
c. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum;      
d. tidak sedang diusulkan atau didanai dan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya;      
e. bukan merupakan pasar rakyat tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;      
f. dikelola oleh dinas dan/atau unit/kelembagaan yang membidangi urusan pasar; dan      
g. pemerintah daerah bersedia melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lalu lintas serta mempermudah proses perizinan dan bersedia menerima aset.      
(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:      
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;      
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;      
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;      
d. pemerintah daerah provinsi; dan      
e. pemerintah daerah kabupaten/kota.      
Pasal 3
(1) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam.      
(2) Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dilakukan pada sebagian bangunan gedung perguruan tinggi.      
(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:      
a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara; dan      
b. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum.      
(4) Penetapan sebagian bangunan gedung perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
Pasal 4
(1) Rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.      
(2) Rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam;      
b. rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mangkrak, konstruksi dalam pengerjaan, dan/atau rusak karena bencana alam;      
c. rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan      
d. rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri.      
(3) Rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria:      
a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara;      
b. bangunan tidak dalam sengketa/kasus hukum;      
c. telah dilakukan reviu oleh badan yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan      
d. telah dilakukan audit kelayakan teknis bangunan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau lembaga terkait.      
(4) Rehabilitasi atau renovasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan madrasah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan kriteria:      
a. di atas tanah yang merupakan Barang Milik Daerah;      
b. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau desa berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;      
c. memiliki minimal 1 (satu) ruang kelas rusak berat;      
d. tidak sedang diusulkan atau didanai dan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya; dan      
e. pemerintah daerah membuat surat pernyataan kesediaan untuk:      
1. mempermudah proses perizinan;      
2. menerima aset; dan      
3. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset.      
(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam melaksanakan rehabilitasi atau renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:      
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;      
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;      
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;      
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;      
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;      
f. pemerintah daerah provinsi; dan      
g. pemerintah daerah kabupaten/kota.      
Pasal 5
(1) Usulan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
(2) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
(3) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
(4) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
(5) Usulan rehabilitasi atau renovasi prasarana madrasah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
Pasal 6
(1) Lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), lokasi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan lokasi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan madrasah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.      
(2) Berdasarkan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, daftar rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.      
(3) Rincian detail nama beserta alamat sekolah dan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran.      
Pasal 7
Dalam hal terdapat lokasi pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan madrasah negeri selain tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, penetapan lokasi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai arahan Presiden.     
Pasal 8
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyerahkan bangunan pasar rakyat, bangunan prasarana pendidikan dasar dan menengah, bangunan perguruan tinggi, dan/atau bangunan perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah selesai dibangun, direhabilitasi, atau direnovasi kepada kementerian atau pemerintah daerah terkait.      
(2) Penyerahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.      
Pasal 9
Menteri yang memimpin kementerian dan kepala daerah yang memimpin pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (5) memberikan dukungan percepatan dan kemudahan untuk pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.     
Pasal 10
Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.     
Pasal 11
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melaporkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.     
Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.     

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 8 Juli 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 124

Dokumen: