• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 118 TAHUN 2020
        TENTANG
        PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
        • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci;

      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
          2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
          3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
          4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
      • B.5. DIKTUM
        • MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI.

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

         

        Ditetapkan di Jakarta,
        pada tanggal 21 Desember 2020
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
        JOKO WIDODO

        Diundangkan di Jakarta,
        Pada tanggal 22 Desember 2020
        MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
        YASONNA H. LAOLY

        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 295