PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
TIM VERIFIKASI
Pasal 30
(1) Tim Verifikasi mengoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
(2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi:     
a. melakukan penilaian atas usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci;     
b. menetapkan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang diusulkan oleh Pengusul Proyek; dan     
c. melakukan validasi atas pelaksanaan Alih Teknologi dalam Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi:     
a. menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci, kecuali yang terkait dengan pelaksanaan proyek; dan     
b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
Pasal 31
(1) Tim Verifikasi terdiri atas:     
a. pengarah:     
1. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;     
2. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;     
3. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan     
4. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;     
b. ketua: Menteri;     
c. anggota:     
1. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan;     
2. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang teknologi; dan     
3. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.     
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.     
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan menteri/ pimpinan lembaga terkait.     
Pasal 32
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Perindustrian.       
Pasal 33
Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Pengusul Proyek dan/atau Penerima Teknologi Industri.       
Pasal 34
(1) Menteri selaku ketua Tim Verifikasi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b kepada Presiden.     
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai pelaksanaan diseminasi Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.     

Dokumen: