PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
ALIH TEKNOLOGI
Pasal 24
(1) Penyedia Teknologi Industri wajib melakukan Alih Teknologi kepada Penerima Teknologi industri dengan melibatkan Pengusul Proyek.     
(2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan perjanjian pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.     
(3) Penyedia Teknologi Industri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 25
(1) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan pada tahapan:     
a. perencanaan;     
b. Rancang Bangun dan Perekayasaan;     
c. pengadaan;     
d. konstruksi;     
e. uji coba operasi (commissioning),     
f. pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau     
g. penutupan (decommissioning).     
(2) Pengusul Proyek melaporkan pelaksanaan Alih Teknologi pada tiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua Tim Verifikasi.     
Pasal 26
(1) Tim Verifikasi melakukan validasi atas pelaksanaan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.     
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:     
a. kemampuan pemanfaatan Teknologi Industri yang dialihkan;     
b. keterbukaan pelaksanaan Alih Teknologi; dan     
c. kesiapan Penerima Teknologi Industri.     
(3) Dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat membentuk tim kerja yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga terkait dan anggota lain yang diperlukan.     
(4) Anggota lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kompetensi.     
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.     
(6) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.     
Pasal 27
Pengusul Proyek melakukan pengembangan terhadap Teknologi lndustri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di dalam negeri.       
Pasal 28
(1) Pengusul Proyek dapat melakukan diseminasi terhadap Teknologi Industri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada masyarakat.     
(2) Dalam melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada alat (1), Pengusul Proyek berkoordinasi dengan Menteri.     
Pasal 29
(1) Alih Teknologi oleh Penyedia Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai kewenangan penggunaan Teknologi Industri secara penuh oleh Pengusul Proyek dan Penerima Teknologi Industri.     
(2) Penyedia Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan kepemilikan atas penggunaan Teknologi Industri oleh Pengusul Proyek dan Penerima Teknologi Industri.     

Dokumen: