(1)	Penyedia Teknologi Industri melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci kepada Pengusul Proyek.

(2)	Pengusul Proyek memeriksa hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)	Pelaporan hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Penyerahan atas hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.      

(1)

Dalam Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pengusul Proyek dapat membentuk unit pengelola proyek sebagai Penerima Teknologi Industri yang melakukan pengelolaan barang milik negara atas hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.

(2)	Terhadap pengelolaan hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang dilaksanakan oleh unit pengelola proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
a. menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara; atau
b. membentuk Badan Usaha Milik Negara.

(3)	Penyerahan pengelolaan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pembentukan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Penyerahan atas hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang dilaksanakan dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan kepada Badan Usaha Milik Negara atau kepada badan usaha.

(2)	Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Penerima Teknologi Industri yang melakukan pengelolaan terhadap hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.

(3)	Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan peraturan perundang-undangan.