PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI
Pasal 3
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai di dalam negeri.     
(3) Kebutuhan pembangunan Industri yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi:     
a. Teknologi Industri yang dibutuhkan tidak dapat segera diadakan di dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/ atau akuisisi teknologi;     
b. terdapat ancaman terhadap keberlangsungan Industri dalam negeri dan/atau perekonomian nasional; dan     
c. terdapat potensi kehilangan kesempatan memperoleh manfaat Teknologi Industri secara signifikan.     
(4) Teknologi belum dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi Teknologi Industri belum dikuasai. sebagian atau seluruhnya di dalam negeri.     
Pasal 4
Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:       
a. efisiensi;     
b. efektivitas;     
c. nilai tambah;     
d. daya saing;     
e. kemandirian;     
f. pelestarian fungsi lingkungan; dan     
g. keamanan, keselamatan, dan kesehatan.     
Pasal 5
(1) Pengusul Proyek melakukan perencanaan terhadap usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:     
a. alasan pelaksanaan Penqadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sesuai keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;     
b. studi kelayakan;     
c. audit Teknologi Industri;     
d. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh Penyedia Teknologi Industri;     
e. identifikasi Penyedia Teknologi Industri;     
f. status keandalan Teknologi Industri;     
g. analisis dampak sosial ekonomi, lingkungan, keamanan, dan keselamatan;     
h. analisis nilai manfaat uang;     
i. skema pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek;     
j. analisis dan mitigasi risiko;     
k. potensi pemanfaatan Teknologi Industri; dan     
l. tahapan proses Alih Teknologi.     
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
(4) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibutuhkan pada tahap perencanaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah.     
Pasal 6
Pengusul Proyek dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi, konsultan, dan/atau asosiasi pelaku usaha.       
Pasal 7
Dokumen usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Tim Verifikasi.       
Pasal 8
(1) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diusulkan oleh Pengusul Proyek.     
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:     
a. menetapkan bahwa usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci telah memenuhi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;     
b. menentukan Teknologi Industri yang akan diadakan melalui Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci:     
c. menetapkan mekanisme pendanaan dan/atau pembiayaan; dan     
d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Alih Teknologi.     
(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi mengacu pada perencanaan pembangunan nasional.     
Pasal 9
(1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Verifikasi dibantu oleh tim kerja.     
(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari masing-masing anggota Tim Verifikasi dan anggota lain yang diperlukan.     
(3) Anggota lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan penilaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.     
(4) Keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri selaku ketua Tim Verifikasi.     
(5) Penetapan keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk setiap usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.     
Pasal 10
(1) Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci kepada Tim Verifikasi.     
(2) Menteri selaku ketua Tim Verifikasi menetapkan Pengadaan Teknologi industri melalui Proyek Putar Kunci berdasarkan rekomendasi dari tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).     

Dokumen: