BAB II
HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
Bagian Kedua
Harga Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Seluruhnya Dibangun oleh Badan Usaha
Pasal 9
(1) Pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari:     
a. PLTA;     
b. PLTP;     
c. PLTS Fotovoltaik atau PLTB;     
d. PLTBm atau PLTBg;     
e. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/ bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna barang milik negara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;     
f. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTA, PLTS Fotovoltaik, atau PLTB;     
g. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTBm atau PLTBg;     
h. penambahan kapasitas pembangkit (ekspansi) dari PLTP; dan     
i. kelebihan Tenaga Listrik (excess power) dari PLTP, PLTA, PLTBm, atau PLTBg, untuk semua kapasitas pembangkit.     
(2) Pembelian Tenaga Listrik berdasarkan harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik dari:     
a. PLTA yang berfungsi sebagai peaker,     
b. PLT BBN; dan     
c. PLT Energi Laut,
untuk semua kapasitas pembangkit.     
Pasal 10
(1) PLTS Fotovoltaik atau PLTB untuk semua kapasitas yang dilengkapi dengan fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya, harga fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya, ditetapkan berdasarkan harga patokan tertinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik.     
(2) Harga fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri.     
(3) Dalam hal harga fasilitas baterai atau fasilitas penyimpanan energi listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 60% (enam puluh persen) dari harga pembelian Tenaga Listrik, wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri.     
Pasal 11
(1) Untuk memperkuat sistem penyediaan Tenaga Listrik, meningkatkan porsi Energi Terbarukan dalam bauran energi, meningkatkan mutu dan keandalan operasi, dan/ atau menurunkan biaya pokok penyediaan Tenaga Listrik, serta dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara penyediaan (supply) dan permintaan (demand) sistem ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) dapat membeli kelebihan Tenaga Listrik (excess power) dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan.     
(2) Kelebihan Tenaga Listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli oleh PT PLN (Persero) dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli kelebihan Tenaga Listrik (excess power).     
(3) Jangka waktu perjanjian jual beli kelebihan Tenaga Listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.     
PERATURAN TERKAIT
  1. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
    Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022
  2. STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
    Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022
  3. PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022
    Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022
  4. KEMENTERIAN PERTAHANAN
    Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022
  5. PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL
    Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022