BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 2
(1) PT PLN (Persero) menyusun RUPTL dengan memperhatikan:     
a. pengembangan Energi Terbarukan sesuai dengan target bauran Energi Terbarukan berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional;     
b. keseimbangan antara penyediaan (supply) dan permintaan (demand); dan     
c. keekonomian pembangkit Energi Terbarukan.     
(2) RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dengan mempertimbangkan:     
a. aspek keseimbangan antara penyediaan (supply) dan permintaan (demand);     
b. kesiapan sistem ketenagalistrikan; dan     
c. kemampuan keuangan negara.     
(3) Pelaksanaan RUPTL oleh PT PLN (Persero) wajib:     
a. mengutamakan pembelian Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan;     
b. mengoperasikan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan secara terus-menerus (must-run) sesuai dengan karakteristik sumber pembangkit dan/atau sesuai dengan kesiapan sistem kelistrikan setempat dalam hal terjadi kondisi beban rendah;     
c. menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan     
d. mengembangkan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan.     
PERATURAN TERKAIT
  1. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
    Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022
  2. STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
    Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022
  3. PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022
    Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022
  4. KEMENTERIAN PERTAHANAN
    Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022
  5. PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL
    Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022