List
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:      
1. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang selanjutnya disebut Stranas PKTA adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerianf lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupatenf kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.     
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.     
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraara atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, danf atau penelantatarT, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.     
4. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan terhadap Anak.     
5. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami Kekerasan, sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui penyediaan layanan.     
6. Penyediaan Layanan adalah suatu upaya penyelenggaraan layanan untuk mengatasi/ memulihkan kondisi Anak yang mengalami Kekerasan.     
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.     
8. Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.     
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.     

    • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

       

      Ditetapkan di Jakarta,
      pada tanggal 15 Juli 2022
      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
      ttd.
      JOKO WIDODO

      Diundangkan di Jakarta,
      pada tanggal 15 Juli 2022
      MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
      ttd.
      PRATIKNO

      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 153
Dokumen:
  1. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022
PERATURAN TERKAIT
  1. PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
    Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022
  2. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
    Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022
  3. PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022
    Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022
  4. KEMENTERIAN PERTAHANAN
    Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022
  5. PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL
    Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022