• 1. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
    • A. JUDUL
      • PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
        NOMOR 21 TAHUN 2008
        TENTANG
        BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

    • B. PEMBUKAAN
      • B.1. FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
      • B.2. JABATAN PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
        • MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
      • B.3. KONSIDERANS
        • Menimbang:

          a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
          b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal berpotensi menimbulkan pencemaran udara oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap emisi gas yang di buang ke udara;
          c. bahwa baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
          d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.
      • B.4. DASAR HUKUM
        • Mengingat:

          1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
          2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
          3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
          4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
          5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
          6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
          7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
      • B.5. DIKTUM
        • MEMUTUSKAN:

           

          Menetapkan:

          PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

    • C. BATANG TUBUH
    • D. PENUTUP
      • Ditetapkan di Jakarta,
        pada tanggal 1 Desember 2008
        MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
        Ttd.
        RACHMAT WITOELAR