Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 9
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PLTP wajib:      
a. melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;      
b. menghitung beban emisi parameter H2S, NH3 dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya setiap 1 (satu) tahun sekali;      
c. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk perhitungan beban emisi parameter H2S, NH3 dan CO2;      
d. melakukan pengukuran emisi parameter H2S dan NH3 secara manual di seluruh menara pendingin oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;      
e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengukuran emisi sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;      
f. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;      
g. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.      

Dokumen: