Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 9
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP wajib:      
a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;      
b. melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;      
c. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong dengan beban pencemaran tertinggi, yang dihitung pada tahap awal perencanaan pemasangan, dan beroperasi secara terus-menerus, untuk pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas di atas 25 MW yang dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini;      
d. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara terus-menerus yang dibangun sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri ini;      
e. mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO dan laju alir serta menghitung CO2 dan total partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);      
f. melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat, opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;      
g. menghitung beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;      
h. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pengukuran secara manual kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;      
i. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengukuran CEMS kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;      
j. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk pengoperasian CEMS dan perhitungan beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2;      
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;      
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.      
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PLTP wajib:      
a. melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;      
b. menghitung beban emisi parameter H2S, NH3 dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya setiap 1 (satu) tahun sekali;      
c. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk perhitungan beban emisi parameter H2S, NH3 dan CO2;      
d. melakukan pengukuran emisi parameter H2S dan NH3 secara manual di seluruh menara pendingin oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;      
e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengukuran emisi sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;      
f. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;      
g. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.      

Dokumen: