Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 7
(1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:      
a. baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau      
b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.      
(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penambahan parameter yang diajukan oleh Pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.      
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak menyetujui atau menolak permohonan penambahan parameter, permohonan dianggap disetujui.      

Dokumen: