Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal berpotensi menimbulkan pencemaran udara oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap emisi gas yang di buang ke udara;
c. bahwa baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TERMAL

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:     
1. Pembangkit Tenaga Listrik Termal adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, gas, campuran antara padat, cair, dan/atau gas, atau uap panas bumi.      
2. Pusat Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas untuk memanaskan air dalam ketel uap (boiler) yang memproduksi uap untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.      
3. Pusat Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas dari hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.      
4. Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak atau gas yang menghasilkan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik sedangkan sisa panas yang dihasilkan selanjutnya dimanfaatkan proses pemanasan air di unit Heat Recovery Steam Generator (HRSG) untuk memproduksi uap yang digunakan sebagai media penggerak turbin uap yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.      
5. Pusat Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair (minyak) yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak Luncur Piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.      
6. Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan panas bumi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang seporos dengan generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.      
7. Perencanaan adalah proses kegiatan rancang bangun yang dilakukan untuk melaksanakan pembangunan fisik usaha dan/atau kegiatan pembangkitan tenaga listrik.      
8. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.      
9. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.      
10. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.      
11. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.      
12. Baku mutu emisi pembangkit tenaga listrik termal adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien dari kegiatan pembangkit tenaga listrik termal.      
13. Kadar maksimum adalah kadar emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.      
14. Beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.      
15. Pembangkit tenaga listrik termal yang beroperasi secara terus-menerus adalah pembangkit listrik yang secara normal beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.      
16. Pembangkit berbahan bakar fosil adalah pembangkit yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari proses pelapukan sisa-sisa fosil yang berumur jutaan tahun di dalam perut bumi.      
17. Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi sesuai kondisi rancang bangun/desain.      
18. Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di bawah/di luar parameter operasi normal kondisi rancang bangun/desain namun masih dapat dikendalikan.      
19. Kondisi darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal.      
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.      
Pasal 2
Pembangkit tenaga listrik termal terdiri atas PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, dan PLTP.     
Pasal 3
Setiap usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal wajib menaati baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal.     
Pasal 4
(1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:      
a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan PLTU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B;      
b. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan PLTG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B;      
c. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan PLTGU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B;      
d. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan PLTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan Lampiran IV B;      
e. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan PLTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan      
f. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan Pusat Listrik berbahan bakar campuran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A dan Lampiran VI B.      
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.      
Pasal 5
Bagi usaha dan/atau kegiatan unit pembangkit tenaga listrik termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang:     
a. telah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.      
b. perencanaannya disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dan beroperasi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, berlaku baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B paling lama tanggal 1 Januari 2015;      
c. perencanaannya disusun dan beroperasi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.      
Pasal 6
(1) Pada kondisi normal, baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.      
(2) Bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal yang menggunakan cerobong yang memasang Continuous Emission Monitoring System (CEMS), baku mutu emisi dapat dilampaui sampai batas 5 % (lima persen) dari data rata-rata harian selama 3 (tiga) bulan waktu operasi.      
Pasal 7
(1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:      
a. baku mutu emisi bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau      
b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.      
(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penambahan parameter yang diajukan oleh Pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.      
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak menyetujui atau menolak permohonan penambahan parameter, permohonan dianggap disetujui.      
Pasal 8
Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal mensyaratkan baku mutu emisi lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 7, untuk kegiatan tersebut berlaku baku mutu emisi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.     
Pasal 9
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal kecuali PLTP wajib:      
a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;      
b. melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;      
c. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada cerobong dengan beban pencemaran tertinggi, yang dihitung pada tahap awal perencanaan pemasangan, dan beroperasi secara terus-menerus, untuk pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas di atas 25 MW yang dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini;      
d. memasang alat Continuous Emission Monitoring System (CEMS) pada pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas diatas 25 MW atau kapasitas kurang dari 25 MW dengan kandungan Sulfur dalam bahan bakar lebih dari 2% dan beroperasi secara terus-menerus yang dibangun sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri ini;      
e. mengukur parameter SO2, NOx, Opasitas, O2, CO dan laju alir serta menghitung CO2 dan total partikulat bagi pengukuran emisi dengan Continuous Emission Monitoring System (CEMS);      
f. melakukan pengukuran parameter SO2, NOx, total partikulat, opasitas, laju alir dan O2 secara manual bagi cerobong lainnya yang tidak dipasang CEMS oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;      
g. menghitung beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;      
h. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pengukuran secara manual kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;      
i. melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk pengukuran CEMS kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri;      
j. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk pengoperasian CEMS dan perhitungan beban emisi parameter SO2, NOx, total partikulat, dan CO2;      
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;      
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.      
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PLTP wajib:      
a. melakukan pengelolaan emisi sehingga mutu emisi yang di buang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;      
b. menghitung beban emisi parameter H2S, NH3 dan CO2 setiap satuan produksi listrik yang dihasilkan dan melaporkannya setiap 1 (satu) tahun sekali;      
c. memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan pengendalian mutu (Quality Control) untuk perhitungan beban emisi parameter H2S, NH3 dan CO2;      
d. melakukan pengukuran emisi parameter H2S dan NH3 secara manual di seluruh menara pendingin oleh laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;      
e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengukuran emisi sesuai format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali;      
f. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;      
g. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.      
Pasal 11
Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah ditetapkan:     
a. lebih ketat atau sama dengan baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku; atau      
b. lebih longgar dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan dengan baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.      
Pasal 12
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, baku mutu emisi untuk tenaga uap berbahan bakar batu bara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.     
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Desember 2008
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
RACHMAT WITOELAR

Dokumen: