Loading Offers..
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI
DETAIL PERATURAN
Berikut detail Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017
META | KETERANGAN |
---|---|
Judul | Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 |
SubJudul | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI |
Jenis | Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (PERMENKOMINFO) |
Nomor | 14 |
Tahun | 2017 |
Tanggal Penetapan | 4 September 2017 |
Tanggal Pengundangan | 5 September 2017 |
Publikasi | Berita Negara Republik Indonesia |
Nomor Publikasi | 1219 |
Tahun Publikasi | 2017 |
Penjelasan | NA |
POHON PERATURAN
-
-
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
- KONSIDERANS
- DASAR HUKUM
- DIKTUM
-
BATANG TUBUH
-
-
BAB I
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1135) DIUBAH, SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
- Bagian 1 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian 2 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian 3 Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Bagian 4 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian 5 Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
-
BAB II
- PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU, MEKANISME REGISTRASI PELANGGAN PRABAYAR YANG SAAT INI DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI TETAP DAPAT DIJALANKAN DENGAN KETENTUAN WAJIB DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN MENTERI INI PALING LAMBAT TANGGAL 31 OKTOBER 2017.
- PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN.