Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015

TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
KONSIDERANS

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik diperlukan pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
b. bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara;
c. bahwa mengingat perbedaan sifat dan karakter antara Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara,makatata carapendaftaran Sistem Elektronikperlu diatur secara terpisah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
PENGERTIAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:      
1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.     
2. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.     
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.     
4. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.     
5. Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.     
6. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.     
7. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.     
8. Tenaga Ahli adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.     
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.     
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya dibidang aplikasi informatika.     
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015

META KETERANGAN
Judul Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015
SubJudul TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Jenis Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (PERMENKOMINFO)
Nomor 10
Tahun 2015
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 25 Februari 2015
Nama Jabatan Penetapan MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Penetapan RUDIANTARA
Tempat Pengundangan Jakarta
Tanggal Pengundangan 25 Februari 2015
Nama Jabatan Pengundangan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan YASONNA H. LAOLY
Publikasi Berita Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 321
Tahun Publikasi 2015
Penjelasan NA
MODES
Fulltext List
TAGS
Sistem Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik Pelayanan Publik
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail