PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 42
Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Sekretariat Komite.       
Bagian Kesatu
Tim Pelaksana
Pasal 43
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari pejabat kementerian/lembaga pemerintah yang membantu Komite dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.      
Pasal 44
(1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari:     
a. Ketua;     
b. Wakil Ketua;     
c. Anggota;     
d. Sekretaris;     
e. Wakil Sekretaris I; dan     
f. Wakil Sekretaris II.     
(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.     
Pasal 45
(1) Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Komite dalam:     
a. menyusun strategi kebijakan umum;     
b. menetapkan arah kebijakan;     
c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan     
d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.     
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.     
Pasal 46
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
(2) Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Komite paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.