PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 42
Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Sekretariat Komite.       
Bagian Kedua
Manajemen Pelaksana
Pasal 52
Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 3 memiliki tugas:      
a. menjalin kerja sama dengan Platform Digital, kementerian/lembaga Pemerintah, BUMN, Pemerintah Daerah dan dunia industri untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
b. menyusun standar Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan mitra pembayaran;     
c. bekerja sama dengan Platform Digital dalam memastikan ketersediaan pelatihan kerja dan kewirausahaan berdasarkan kebutuhan pasar kerja;     
d. pengembangan ekosistem pelatihan Program Kartu Prakerja;     
e. melakukan Asesmen Lembaga Pelatihan dan Pelatihan yang diusulkan oleh Platform Digital;     
f. memfasilitasi Asesmen terhadap Platform Digital dan mitra pembayaran     
g. melakukan fungsi komunikasi publik;     
h. membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan terkait Program Kartu Prakerja;     
i. membangun penjenamaan dan citra Program Kartu Prakerja; dan     
j. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.