PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 42
Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Sekretariat Komite.       
Bagian Kedua
Manajemen Pelaksana
Pasal 47
(1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan unit yang bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.     
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:     
a. operasi Program Kartu Prakerja;     
b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;     
d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;     
f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan     
g. penyediaan informasi pasar kerja; dan     
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite.     
Pasal 48
Manajemen Pelaksana terdiri atas:      
a. Direktur Eksekutif; dan     
b. 5 (lima) Direktur, yaitu:     
1. Direktur Operasi;     
2. Direktur Teknologi;     
3. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem;     
4. Direktur Pemantauan dan Evaluasi; dan     
5. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan.     
Pasal 49
Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a memiliki tugas:      
a. memimpin pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing direktur;     
c. melaporkan hasil kinerja kepada Komite;     
d. melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan     
e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.     
Pasal 50
Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 1 memiliki tugas:      
a. merancang dan memastikan keseluruhan proses operasional Program Kartu Prakerja berjalan dengan lancar;     
b. menyusun proses seleksi Penerima Kartu Prakerja;     
c. menyelesaikan hambatan operasional Program Kartu Prakerja pada saat implementasi;     
d. mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan pada proses operasional di bawah pengawasan Direktur Operasi;     
e. menangani pertanyaan dan keluhan dari pendaftar dan penerima Program Kartu Prakerja;     
f. menyusun mekanisme penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf e;     
g. menyusun pengembangan perbaikan proses operasional Program Kartu Prakerja; dan     
h. melaksanakan tugas terkait operasional dan teknologi yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 51
Direktur Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 2 memiliki tugas:      
a. mengelola sumber daya teknologi, data, dan infrastruktur;     
b. melakukan integrasi data dan server untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
c. melakukan pengembangan situs resmi Program Kartu Prakerja;     
d. mengembangkan integrasi sistem pembayaran dengan Platform Digital;     
e. melakukan operasional dan pemeliharaan sistem informasi Program Kartu Prakerja;     
f. mengembangkan perlindungan dan keamanan data;     
g. berkoordinasi lintas fungsi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi dan teknologi; dan     
h. melaksanakan tugas terkait sistem informasi dan teknologi yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 52
Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 3 memiliki tugas:      
a. menjalin kerja sama dengan Platform Digital, kementerian/lembaga Pemerintah, BUMN, Pemerintah Daerah dan dunia industri untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
b. menyusun standar Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan mitra pembayaran;     
c. bekerja sama dengan Platform Digital dalam memastikan ketersediaan pelatihan kerja dan kewirausahaan berdasarkan kebutuhan pasar kerja;     
d. pengembangan ekosistem pelatihan Program Kartu Prakerja;     
e. melakukan Asesmen Lembaga Pelatihan dan Pelatihan yang diusulkan oleh Platform Digital;     
f. memfasilitasi Asesmen terhadap Platform Digital dan mitra pembayaran     
g. melakukan fungsi komunikasi publik;     
h. membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan terkait Program Kartu Prakerja;     
i. membangun penjenamaan dan citra Program Kartu Prakerja; dan     
j. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 53
Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b angka 4 memiliki tugas:      
a. melakukan pemantauan terhadap Pelatihan, Lembaga Pelatihan, Platform Digital, mitra pembayaran, dan kepuasan penerima Kartu Prakerja.     
b. melakukan evaluasi dampak Program Kartu Prakerja terhadap penerima Kartu Prakerja, mitra Program Kartu Prakerja, dan pemangku kepentingan lainnya;     
c. menyusun rekomendasi arah kebijakan Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; dan     
d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 54
Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b angka 5 memiliki tugas:      
a. melakukan perencanaan sumber daya manusia internal yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga administrasi dan badan usaha;     
b. menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan operasional Manajemen Pelaksana;     
c. menjalankan fungsi keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pembayaran, dan pelaporan;     
d. membantu memastikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sesuai koridor hukum kepada Manajemen Pelaksana;     
e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 55
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dibantu oleh tenaga ahli, tenaga administrasi dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.