PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI
PLATFORM DIGITAL
Pasal 39
Platform Digital yang melaksanakan kerja sama dengan Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi dan tugas:       
a. mencari Lembaga Pelatihan yang berpotensi menyediakan Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja;     
b. memfasilitasi pendaftaran Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;     
c. menginventarisasi dan memvalidasi pemenuhan syarat dan kriteria Lembaga Pelatihan;     
d. menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Kartu Prakerja;     
e. memfasilitasi pemilihan Pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan penggunaan bantuan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja;     
f. menyampaikan informasi terkait daftar peserta Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan dan Manajemen Pelaksana;     
g. menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;     
h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan;     
i. melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan secara berkala kepada Manajemen Pelaksana;     
j. menyalurkan pembayaran biaya Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan; dan     
k. menyediakan informasi Lembaga Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja, yang meliputi paling sedikit:     
1. Pelatihan;     
2. deskripsi kurikulum yang berisikan informasi materi pembelajaran;     
3. informasi instruktur yang berisikan kapasitas instruktur;     
4. kuota dan biaya Pelatihan;     
5. jadwal Pelatihan; dan     
6. hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing Lembaga Pelatihan.     
l. memastikan penjualan Pelatihan paling lambat pada tanggal 15 Desember pada tahun anggaran berjalan.