PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI
PLATFORM DIGITAL
Pasal 37
(1) Platform Digital mengajukan permohonan menjadi mitra Program Kartu Prakerja kepada Manajemen Pelaksana.     
(2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap Platform Digital.     
(3) Platform Digital yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) membuat perjanjian kerja sama dengan Manajemen Pelaksana.     
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab Platform Digital dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.     
(5) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Platform Digital yang dikelola BUMN, dan swasta penanggung jawab Platform Digital wajib melampirkan:     
a. NPWP Perusahaan;     
b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan anggaran dasar; dan     
c. dokumen data dukung lainnya.     
(6) Pelaksanaan kerja sama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan dan mekanisme kerja sama dengan Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.