PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI
PLATFORM DIGITAL
Pasal 36
(1) Untuk terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Platform Digital harus bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana.     
(2) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, atau swasta.     
(3) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:     
a. memiliki cakupan layanan berskala nasional dengan memiliki sebaran pengguna paling sedikit 2/3 (dua per tiga) provinsi di Indonesia;     
b. memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung Program Kartu Prakerja termasuk mampu melakukan integrasi dengan sistem Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran untuk melakukan pembayaran Pelatihan;     
c. memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi Program Kartu Prakerja; dan     
d. memiliki kerja sama dengan Lembaga Pelatihan yang memiliki Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja.     
(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Platform Digital yang dikelola oleh BUMN, atau swasta harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(5) Platform Digital dapat menawarkan pelatihan yang tidak berbayar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang merupakan 1 (satu) entitas yang sama.     
(6) Ketentuan mengenai persyaratan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.