PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB VI
PLATFORM DIGITAL
Pasal 36
(1) Untuk terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Platform Digital harus bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana.     
(2) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, atau swasta.     
(3) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:     
a. memiliki cakupan layanan berskala nasional dengan memiliki sebaran pengguna paling sedikit 2/3 (dua per tiga) provinsi di Indonesia;     
b. memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung Program Kartu Prakerja termasuk mampu melakukan integrasi dengan sistem Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran untuk melakukan pembayaran Pelatihan;     
c. memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi Program Kartu Prakerja; dan     
d. memiliki kerja sama dengan Lembaga Pelatihan yang memiliki Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja.     
(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Platform Digital yang dikelola oleh BUMN, atau swasta harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(5) Platform Digital dapat menawarkan pelatihan yang tidak berbayar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang merupakan 1 (satu) entitas yang sama.     
(6) Ketentuan mengenai persyaratan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 37
(1) Platform Digital mengajukan permohonan menjadi mitra Program Kartu Prakerja kepada Manajemen Pelaksana.     
(2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap Platform Digital.     
(3) Platform Digital yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) membuat perjanjian kerja sama dengan Manajemen Pelaksana.     
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab Platform Digital dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.     
(5) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Platform Digital yang dikelola BUMN, dan swasta penanggung jawab Platform Digital wajib melampirkan:     
a. NPWP Perusahaan;     
b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan anggaran dasar; dan     
c. dokumen data dukung lainnya.     
(6) Pelaksanaan kerja sama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan dan mekanisme kerja sama dengan Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 38
Perjanjian kerja sama antara Platform Digital dengan Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai kesepakatan antara Platform Digital dengan Manajemen Pelaksana.       
Pasal 39
Platform Digital yang melaksanakan kerja sama dengan Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi dan tugas:       
a. mencari Lembaga Pelatihan yang berpotensi menyediakan Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja;     
b. memfasilitasi pendaftaran Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;     
c. menginventarisasi dan memvalidasi pemenuhan syarat dan kriteria Lembaga Pelatihan;     
d. menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Kartu Prakerja;     
e. memfasilitasi pemilihan Pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan penggunaan bantuan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja;     
f. menyampaikan informasi terkait daftar peserta Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan dan Manajemen Pelaksana;     
g. menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;     
h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan;     
i. melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan secara berkala kepada Manajemen Pelaksana;     
j. menyalurkan pembayaran biaya Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan; dan     
k. menyediakan informasi Lembaga Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja, yang meliputi paling sedikit:     
1. Pelatihan;     
2. deskripsi kurikulum yang berisikan informasi materi pembelajaran;     
3. informasi instruktur yang berisikan kapasitas instruktur;     
4. kuota dan biaya Pelatihan;     
5. jadwal Pelatihan; dan     
6. hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing Lembaga Pelatihan.     
l. memastikan penjualan Pelatihan paling lambat pada tanggal 15 Desember pada tahun anggaran berjalan.     
Pasal 40
(1) Platform Digital diperbolehkan mengenakan biaya jasa kepada Lembaga Pelatihan atas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k.     
(2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:     
a. paling tinggi sebesar harga yang berlaku di pasar namun tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari biaya Pelatihan dan di luar konten; dan     
b. untuk suatu Pelatihan yang sama, tidak boleh lebih tinggi bagi Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja dengan Lembaga Pelatihan umum.     
(3) Platform Digital wajib melaporkan besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Manajemen Pelaksana.     
Pasal 41
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mekanisme, dan cara pendaftaran menjadi mitra Platform Digital dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.