PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 34
Semua pihak yang terlibat dalam penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital menjalankan proses pemilihan dan/atau penetapan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif dan efisien, serta wajib mematuhi etika sebagai berikut:       
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Program Kartu Prakerja;     
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi;     
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;     
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;     
e. mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;     
f. mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;     
g. mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan     
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital.