PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 30
(2) Untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:     
a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;     
b. memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;     
c. menyelenggarakan Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar Kompetensi Kerja nasional, internasional, atau khusus;     
d. memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing Pelatihan;     
e. mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan Pelatihan yang diselenggarakan;     
f. mampu menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi kompetensi yang relevan;     
g. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kehadiran untuk Pelatihan luring atau kemajuan pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatihan daring; dan     
h. mampu menyelenggarakan Pelatihan yang interaktif.