PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 30
(1) Sebelum menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja, Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana terlebih dahulu berupa penetapan sebagai Lembaga Pelatihan.     
(2) Untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:     
a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;     
b. memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;     
c. menyelenggarakan Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar Kompetensi Kerja nasional, internasional, atau khusus;     
d. memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing Pelatihan;     
e. mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan Pelatihan yang diselenggarakan;     
f. mampu menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi kompetensi yang relevan;     
g. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kehadiran untuk Pelatihan luring atau kemajuan pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatihan daring; dan     
h. mampu menyelenggarakan Pelatihan yang interaktif.     
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh swasta, BUMN, atau BUMD harus memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).     
(4) Seluruh Lembaga Pelatihan dapat menjadi Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).     
(5) Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(6) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan berbentuk paket kepada penerima Kartu Prakerja.     
(7) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan pada Platform Digital yang merupakan entitas yang sama dengan Lembaga Pelatihan.     
(8) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Lembaga Pelatihan yang dikelola oleh pemerintah.     
(9) Penetapan Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.