PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 29
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:     
a. swasta;     
b. BUMN;     
c. BUMD;     
d. Pemerintah Pusat; atau     
e. Pemerintah Daerah.     
(2) Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.     
(3) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring, Lembaga Pelatihan wajib menyelenggarakan Pelatihan yang bersifat interaktif.     
(4) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan secara tidak berbayar di luar Program Kartu Prakerja.     
(5) Dalam hal Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja, harga Pelatihan yang dikenakan kepada penerima Kartu Prakerja harus sama atau lebih rendah dari pada harga Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja.     
(6) Identik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling sedikit memiliki kesamaan pada materi, evaluasi, dan Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.