PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 29
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:     
a. swasta;     
b. BUMN;     
c. BUMD;     
d. Pemerintah Pusat; atau     
e. Pemerintah Daerah.     
(2) Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.     
(3) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring, Lembaga Pelatihan wajib menyelenggarakan Pelatihan yang bersifat interaktif.     
(4) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan secara tidak berbayar di luar Program Kartu Prakerja.     
(5) Dalam hal Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja, harga Pelatihan yang dikenakan kepada penerima Kartu Prakerja harus sama atau lebih rendah dari pada harga Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja.     
(6) Identik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling sedikit memiliki kesamaan pada materi, evaluasi, dan Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 30
(1) Sebelum menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja, Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana terlebih dahulu berupa penetapan sebagai Lembaga Pelatihan.     
(2) Untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:     
a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;     
b. memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;     
c. menyelenggarakan Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar Kompetensi Kerja nasional, internasional, atau khusus;     
d. memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing Pelatihan;     
e. mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan Pelatihan yang diselenggarakan;     
f. mampu menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi kompetensi yang relevan;     
g. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kehadiran untuk Pelatihan luring atau kemajuan pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatihan daring; dan     
h. mampu menyelenggarakan Pelatihan yang interaktif.     
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh swasta, BUMN, atau BUMD harus memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).     
(4) Seluruh Lembaga Pelatihan dapat menjadi Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).     
(5) Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(6) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan berbentuk paket kepada penerima Kartu Prakerja.     
(7) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan pada Platform Digital yang merupakan entitas yang sama dengan Lembaga Pelatihan.     
(8) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Lembaga Pelatihan yang dikelola oleh pemerintah.     
(9) Penetapan Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.     
Pasal 31
(1) Lembaga Pelatihan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra Program Kartu Prakerja wajib memiliki kerja sama dengan Platform Digital.     
(2) Platform Digital menyampaikan usulan Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana untuk dilakukan Asesmen.     
(3) Manajemen Pelaksana menetapkan Lembaga Pelatihan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).     
(4) Dalam melakukan Asesmen terhadap Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi.     
(5) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah Asesmen dilakukan terhadap Lembaga Pelatihan.     
Pasal 32
(1) Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mengajukan usulan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital.     
(2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap usulan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada Platform Digital.     
(3) Setelah menerima hasil Asesmen dari Manajemen Pelaksana, Platform Digital wajib mengaktifkan Pelatihan yang telah disetujui oleh Manajemen Pelaksana dalam sistem informasi dan portal, situs, atau aplikasi daring Platform Digital.     
(4) Dalam melakukan Asesmen terhadap Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi.     
(5) Petunjuk teknis mengenai Asesmen Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 33
Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kewajiban:       
a. menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja;     
b. memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja;     
c. tidak membedakan materi pembelajaran untuk suatu Pelatihan antara peserta Pelatihan umum dengan penerima Kartu Prakerja;     
d. melaporkan penyelesaian Pelatihan beserta nilai, dan Sertifikat Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital secara berkala; dan     
e. memastikan penyelenggaraan Pelatihan luring selesai paling lambat pada tanggal 15 Desember pada tahun anggaran berjalan.     
Pasal 34
Semua pihak yang terlibat dalam penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital menjalankan proses pemilihan dan/atau penetapan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif dan efisien, serta wajib mematuhi etika sebagai berikut:       
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Program Kartu Prakerja;     
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi;     
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;     
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;     
e. mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;     
f. mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;     
g. mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan     
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital.     
Pasal 35
(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan mekanisme menjadi Lembaga Pelatihan dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.     
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran, Asesmen, dan bisnis proses penetapan Lembaga Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.