PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59
Atas pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.      
Bagian Kedua
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh Manajemen Pelaksana
Pasal 60
Manajemen Pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.      
Pasal 61
(1) Pemantauan dan evaluasi atas Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat mencakup:     
a. pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;     
b. penilaian peserta Pelatihan terhadap Lembaga Pelatihan, dan Pelatihan yang dipilih; dan/atau     
c. pemilihan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja dalam jangka waktu tertentu.     
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan tidak memenuhi kewajiban, Manajemen Pelaksana berwenang:     
a. menghentikan penyelenggaraan Pelatihan dimaksud dari Program Kartu Prakerja; dan/atau     
b. mencabut penetapan Lembaga Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja.     
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan dan evaluasi serta mekanisme penghentian penyelenggaraan dan pencabutan penetapan Lembaga Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 62
(1) Pemantauan dan evaluasi atas Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mencakup:     
a. pelaksanaan fungsi dan tugas; dan     
b. pemenuhan kewajiban Platform Digital berdasarkan perjanjian kerja sama.     
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi Platform Digital tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana memberikan notifikasi kepada Platform Digital untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya.     
(3) Dalam hal Platform Digital tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permintaan disampaikan, Manajemen Pelaksana mengakhiri perjanjian kerja sama sebagai mitra dalam Program Kartu Prakerja.     
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan dan evaluasi serta mekanisme pengakhiran kerja sama Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 63
(1) Manajemen Pelaksana melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.     
(2) Kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bisnis proses sistem Program Kartu Prakerja, pembayaran, dan kegiatan Manajemen Pelaksana lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja.     
(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana melakukan tindakan korektif dan/atau pengembangan atas Program Kartu Prakerja.     
Pasal 64
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.      
Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh Komite
Pasal 65
(1) Komite melalui Tim Pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Program Kartu Prakerja termasuk Manajemen Pelaksana setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
(2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:     
a. laporan dari Manajemen Pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya;     
b. inisiatif dari Tim Pelaksana; dan/atau     
c. penugasan lainnya dari Komite.     
(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melakukan tindakan korektif dan/atau pengembangan atas Program Kartu Prakerja.     
Pasal 66
(1) Dalam hal diperlukan, Komite dapat membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk pendampingan atas Program Kartu Prakerja.     
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, ahli, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.     
Pasal 67
(1) Tim Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Komite setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.     
(2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.