PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
PELATIHAN
Bagian Kedua
Bantuan Pelatihan
Pasal 18
(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya untuk mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk saldo nontunai pada rekening virtual account penerima Kartu Prakerja.     
(2) Besaran bantuan Pelatihan dalam bentuk saldo nontunai pada rekening virtual account penerima kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.     
(3) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam rangka penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
Pasal 19
(1) Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan dengan ketentuan:     
a. paling lambat sampai dengan tanggal 15 Desember;     
b. tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai;     
c. dapat digunakan untuk lebih dari satu Pelatihan; dan     
d. tidak dapat digunakan untuk membeli Pelatihan yang lebih mahal dari pada bantuan Pelatihan yang diperoleh.     
(2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan Pelatihan dikembalikan ke rekening kas negara.     
(3) Mekanisme pengembalian bantuan Pelatihan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.