PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB IV
PELATIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
Kartu Prakerja digunakan dengan ketentuan:      
a. hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku hingga penerima Kartu Prakerja menyelesaikan keseluruhan proses Program Kartu Prakerja; dan     
b. hanya dapat dipergunakan oleh penerima Kartu Prakerja yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke orang lain.     
Bagian Kedua
Bantuan Pelatihan
Pasal 18
(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya untuk mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk saldo nontunai pada rekening virtual account penerima Kartu Prakerja.     
(2) Besaran bantuan Pelatihan dalam bentuk saldo nontunai pada rekening virtual account penerima kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.     
(3) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam rangka penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
Pasal 19
(1) Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan dengan ketentuan:     
a. paling lambat sampai dengan tanggal 15 Desember;     
b. tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai;     
c. dapat digunakan untuk lebih dari satu Pelatihan; dan     
d. tidak dapat digunakan untuk membeli Pelatihan yang lebih mahal dari pada bantuan Pelatihan yang diperoleh.     
(2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan Pelatihan dikembalikan ke rekening kas negara.     
(3) Mekanisme pengembalian bantuan Pelatihan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Ketiga
Pemilihan Pelatihan
Pasal 20
(1) Penerima Kartu Prakerja secara bebas memilih Pelatihan yang telah disetujui oleh Manajemen Pelaksana dengan cara membeli Pelatihan melalui mitra Platform Digital.     
(2) Pemilihan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari setelah penerima Kartu Prakerja mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai Penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan sejak penerima Kartu Prakerja melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).     
(3) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan Pelatihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya.     
(4) Dalam hal penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3):     
a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja;     
b. bantuan Insentif yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja; dan     
c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pelatihan
Pasal 21
(1) Penerima Kartu Prakerja dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) Pelatihan.     
(2) Penerima Kartu Prakerja yang ingin mengikuti Pelatihan lainnya wajib menyelesaikan Pelatihan sebelumnya.     
(3) Pelatihan lainnya dapat diambil melalui 1 (satu) Platform Digital yang sama atau dari Platform Digital yang berbeda.     
Pasal 22
Penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti Pelatihan sesuai jadwal dan tempat Pelatihan yang telah dipilih.      
Pasal 23
(1) Penerima Kartu Prakerja yang telah memilih dan memulai Pelatihan wajib menyelesaikan proses Pelatihan yang telah dipilih yang ditandai dengan Sertifikat Pelatihan.     
(2) Lembaga Pelatihan memantau dan melaporkan Penerima Kartu Prakerja yang mengikuti dan menyelesaikan proses Pelatihan kepada Platform Digital.     
(3) Penerima Kartu Prakerja yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing Lembaga Pelatihan berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan.     
(4) Dalam hal Penerima Kartu Prakerja tidak mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelatihan tersebut merupakan Pelatihan pertama, maka:     
a. biaya pelatihan yang telah dipilih tersebut tetap dibayarkan melalui pemotongan bantuan Pelatihan Penerima Kartu Prakerja;     
b. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara;     
c. Penerima Kartu Prakerja tidak berhak mendapatkan Insentif biaya mencari kerja; dan     
d. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
(5) Dalam hal Penerima Kartu Prakerja tidak mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelatihan tersebut merupakan sisa Pelatihan setelah Penerima Kartu Prakerja menyelesaikan Pelatihan pertama, maka :     
a. biaya pelatihan yang telah dipilih tersebut tetap dibayarkan melalui pemotongan bantuan Pelatihan Penerima Kartu Prakerja;     
b. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara; dan     
c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
(6) Platform Digital menyampaikan laporan keikutsertaan penerima Kartu Prakerja dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Manajemen Pelaksana.     
(7) Syarat dan ketentuan umum mengenai kriteria penyelesaian Pelatihan diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 24
Dalam terdapat sisa bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka :      
a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara;     
b. bantuan Insentif yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara; dan     
c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
Bagian Kelima
Pembayaran Biaya Pelatihan
Pasal 25
Pembayaran Pelatihan yang diselenggarakan secara daring atau luring dibayarkan penuh setelah pemilihan Pelatihan dan tidak bergantung pada penyelesaian Pelatihan.      
Bagian Keenam
Pemberian Insentif
Pasal 26
(1) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah:     
a. menerima Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan     
b. memberikan ulasan dan penilaian terhadap Pelatihan.     
(2) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan besarannya ditetapkan oleh Komite.     
(3) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
(4) Dalam hal penerima Kartu Prakerja mengikuti lebih dari satu Pelatihan, Insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada Pelatihan yang pertama.     
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan pada Pelatihan pertama yang diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan.     
Pasal 27
(1) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah mengisi Survei Evaluasi yang dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap penerima Kartu Prakerja.     
(3) Besaran Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite.     
(4) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
Pasal 28
(1) Insentif biaya mencari kerja dan Insentif pengisian Survei Evaluasi akan disalurkan melalui mitra pembayaran yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Mitra pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bank atau penyelenggara uang elektronik.     
(3) Seleksi mitra pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.