PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB III
MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA
Bagian Ketiga
Cara Luring Melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah
Pasal 14
(1) Setelah menerima rekapitulasi data dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan seleksi atas calon penerima Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.     
(2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan penerima Kartu Prakerja.     
(3) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kuota yang ditetapkan oleh Komite.     
(4) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Manajemen Pelaksana.     
(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) termasuk Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam bentuk elektronik secara bertahap kepada Manajemen Pelaksana dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(6) Format bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(7) Penyampaian data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.     
(8) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.     
(9) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima Kartu Prakerja dengan cara luring diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini.