PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB III
MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA
Bagian Ketiga
Cara Luring Melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah
Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara individual maupun kolektif.     
(2) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(3) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan     
b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.     
(4) Setiap calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir yang paling sedikit memuat:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan/atau     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(5) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon penerima Kartu Prakerja wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(6) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
(7) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menerima permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi data dalam bentuk elektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(8) Format rekapitulasi data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.