PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB III
MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA
Bagian Ketiga
Cara Luring Melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah
Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara individual maupun kolektif.     
(2) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(3) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan     
b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.     
(4) Setiap calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir yang paling sedikit memuat:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan/atau     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(5) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon penerima Kartu Prakerja wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(6) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
(7) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menerima permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi data dalam bentuk elektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(8) Format rekapitulasi data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 14
(1) Setelah menerima rekapitulasi data dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan seleksi atas calon penerima Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.     
(2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan penerima Kartu Prakerja.     
(3) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kuota yang ditetapkan oleh Komite.     
(4) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Manajemen Pelaksana.     
(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) termasuk Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam bentuk elektronik secara bertahap kepada Manajemen Pelaksana dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(6) Format bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(7) Penyampaian data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.     
(8) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.     
(9) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima Kartu Prakerja dengan cara luring diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini.     
Pasal 15
(1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana mengukuhkan penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam rangka pemenuhan persyaratan pencairan anggaran dana Kartu Prakerja.     
(2) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana menyampaikan data pengukuhan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.     
Pasal 16
(1) Setelah menerima data pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan rekapitulasi data penerima Kartu Prakerja kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.     
(2) Setelah menerima rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan informasi kepada penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.     
(3) Dalam rangka membantu penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan berbantuan.