PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB III
MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA
Bagian Kedua
Cara Daring Melalui Situs Resmi Program Kartu Prakerja
Pasal 10
(1) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap calon penerima Kartu Prakerja:     
a. secara mandiri; atau     
b. dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(2) Pendaftaran dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi termasuk keterbatasan sarana, prasarana dan/atau perangkat telekomunikasi calon Penerima Kartu Prakerja untuk melakukan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring secara mandiri;     
b. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah memasukkan data dan informasi secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; dan     
c. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan layanan berbantuan tanpa meminta pungutan atau biaya.     
(3) Data dan informasi yang dimasukkan oleh calon penerima Kartu Prakerja dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja meliputi:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(4) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon penerima Kartu Prakerja menyampaikan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(5) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk elektronik yang paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
Pasal 11
(1) Terhadap calon peserta Program Kartu Prakerja yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akses dan/atau data:     
a. data kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;     
b. data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama;     
c. data kepegawaian aparatur sipil negara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero);     
d. data keanggotaan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero);     
e. data kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;     
f. data penerima bantuan sosial dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau     
g. data dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya.     
(3) Setiap kementerian/lembaga atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi.     
(4) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengikuti tes pengetahuan dasar dan motivasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 12
(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.     
(2) Penetapan penerima Kartu Prakerja mempertimbangkan kuota penerima Kartu Prakerja yang ditetapkan oleh Komite.     
(3) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah pendaftar menyelesaikan seleksi.     
(4) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Kartu Prakerja dalam bentuk digital.     
(5) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis dan persyaratan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja diatur oleh Manajemen Pelaksana.