PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB III
MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima Kartu Prakerja wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.     
(2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:     
a. daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; atau     
b. luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
Pasal 8
(1) Setiap calon penerima Kartu Prakerja, kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi yang digunakan untuk mendaftar Program Kartu Prakerja.     
(2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, atau Manajemen Pelaksana merahasiakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Komite.     
(3) Validitas dan kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 9
(1) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite.     
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.     
Bagian Kedua
Cara Daring Melalui Situs Resmi Program Kartu Prakerja
Pasal 10
(1) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap calon penerima Kartu Prakerja:     
a. secara mandiri; atau     
b. dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(2) Pendaftaran dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi termasuk keterbatasan sarana, prasarana dan/atau perangkat telekomunikasi calon Penerima Kartu Prakerja untuk melakukan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring secara mandiri;     
b. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah memasukkan data dan informasi secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; dan     
c. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan layanan berbantuan tanpa meminta pungutan atau biaya.     
(3) Data dan informasi yang dimasukkan oleh calon penerima Kartu Prakerja dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja meliputi:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(4) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon penerima Kartu Prakerja menyampaikan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(5) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk elektronik yang paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
Pasal 11
(1) Terhadap calon peserta Program Kartu Prakerja yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akses dan/atau data:     
a. data kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;     
b. data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama;     
c. data kepegawaian aparatur sipil negara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero);     
d. data keanggotaan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero);     
e. data kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;     
f. data penerima bantuan sosial dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau     
g. data dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya.     
(3) Setiap kementerian/lembaga atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi.     
(4) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengikuti tes pengetahuan dasar dan motivasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 12
(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.     
(2) Penetapan penerima Kartu Prakerja mempertimbangkan kuota penerima Kartu Prakerja yang ditetapkan oleh Komite.     
(3) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah pendaftar menyelesaikan seleksi.     
(4) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Kartu Prakerja dalam bentuk digital.     
(5) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis dan persyaratan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Bagian Ketiga
Cara Luring Melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah
Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara individual maupun kolektif.     
(2) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(3) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan     
b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.     
(4) Setiap calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir yang paling sedikit memuat:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan/atau     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(5) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon penerima Kartu Prakerja wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(6) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
(7) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menerima permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi data dalam bentuk elektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(8) Format rekapitulasi data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 14
(1) Setelah menerima rekapitulasi data dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan seleksi atas calon penerima Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.     
(2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan penerima Kartu Prakerja.     
(3) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kuota yang ditetapkan oleh Komite.     
(4) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Manajemen Pelaksana.     
(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) termasuk Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam bentuk elektronik secara bertahap kepada Manajemen Pelaksana dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(6) Format bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(7) Penyampaian data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.     
(8) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.     
(9) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima Kartu Prakerja dengan cara luring diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini.     
Pasal 15
(1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana mengukuhkan penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam rangka pemenuhan persyaratan pencairan anggaran dana Kartu Prakerja.     
(2) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana menyampaikan data pengukuhan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.     
Pasal 16
(1) Setelah menerima data pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan rekapitulasi data penerima Kartu Prakerja kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.     
(2) Setelah menerima rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan informasi kepada penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.     
(3) Dalam rangka membantu penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan berbantuan.