PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PROGRAM KARTU PRAKERJA
Bagian Kesatu
Penerima Manfaat
Pasal 2
(1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.     
(2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.     
(3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:     
a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;     
b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:     
1) Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan     
2) pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.     
(4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi syarat:     
a. warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;     
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan     
c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.     
(5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:     
a. Pejabat Negara;     
b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;     
c. Aparatur Sipil Negara;     
d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;     
e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;     
f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan     
g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.     
(6) Pemberian Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan kepada calon penerima Kartu Prakerja yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan sosial selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
(7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bantuan sosial tunai kepada calon penerima Kartu Prakerja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).     
Bagian Kedua
Manfaat
Paragraf 1
Umum
Pasal 3
Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendapatkan manfaat:      
a. Pelatihan; dan      
b. Insentif.      
Paragraf 2
Pelatihan
Pasal 4
(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.      
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.      
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;      
b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau      
c. alih Kompetensi Kerja.      
Paragraf 3
Insentif
Pasal 5
(1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Pelatihan.      
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:      
a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan      
b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.      
Pasal 6
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:      
a. Insentif biaya mencari kerja; dan      
b. Insentif pengisian Survei Evaluasi.      
(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.