PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk pelaksanaan tugas program kartu prakerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12A ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
b. bahwa untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk meningkatkan efektivitas sasaran penerima Kartu Prakerja dan tata kelola Program Kartu Prakerja, perlu diatur kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);
MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:       
1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.     
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.     
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.     
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.     
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.     
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.     
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.     
8. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan.     
9. Survei Evaluasi adalah survei yang dilakukan Manajemen Pelaksana kepada Penerima Kartu Prakerja untuk mengevaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.     
10. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan.     
11. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian yang relevan terhadap suatu lembaga.     
12. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.     
13. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.     
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.     
15. Komite Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan Program Kartu Prakerja.     
16. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.     
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.     
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.     
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.     
20. Hari adalah hari kalender.     
BAB II
PROGRAM KARTU PRAKERJA
Bagian Kesatu
Penerima Manfaat
Pasal 2
(1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.     
(2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.     
(3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:     
a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;     
b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:     
1) Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan     
2) pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.     
(4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memenuhi syarat:     
a. warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;     
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan     
c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.     
(5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:     
a. Pejabat Negara;     
b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;     
c. Aparatur Sipil Negara;     
d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;     
e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;     
f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan     
g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.     
(6) Pemberian Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan kepada calon penerima Kartu Prakerja yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan sosial selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
(7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bantuan sosial tunai kepada calon penerima Kartu Prakerja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).     
Bagian Kedua
Manfaat
Paragraf 1
Umum
Pasal 3
Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendapatkan manfaat:      
a. Pelatihan; dan      
b. Insentif.      
Paragraf 2
Pelatihan
Pasal 4
(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.      
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.      
(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:      
a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;      
b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau      
c. alih Kompetensi Kerja.      
Paragraf 3
Insentif
Pasal 5
(1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan Pelatihan.      
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:      
a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan      
b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.      
Pasal 6
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:      
a. Insentif biaya mencari kerja; dan      
b. Insentif pengisian Survei Evaluasi.      
(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.      
BAB III
MEKANISME PENYALURAN KARTU PRAKERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima Kartu Prakerja wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.     
(2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:     
a. daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; atau     
b. luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
Pasal 8
(1) Setiap calon penerima Kartu Prakerja, kementerian/lembaga, atau Pemerintah Daerah menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi yang digunakan untuk mendaftar Program Kartu Prakerja.     
(2) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, atau Manajemen Pelaksana merahasiakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Komite.     
(3) Validitas dan kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Pasal 9
(1) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite.     
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.     
Bagian Kedua
Cara Daring Melalui Situs Resmi Program Kartu Prakerja
Pasal 10
(1) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap calon penerima Kartu Prakerja:     
a. secara mandiri; atau     
b. dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(2) Pendaftaran dengan pelayanan berbantuan melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi termasuk keterbatasan sarana, prasarana dan/atau perangkat telekomunikasi calon Penerima Kartu Prakerja untuk melakukan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring secara mandiri;     
b. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah memasukkan data dan informasi secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja; dan     
c. kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan layanan berbantuan tanpa meminta pungutan atau biaya.     
(3) Data dan informasi yang dimasukkan oleh calon penerima Kartu Prakerja dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja meliputi:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(4) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon penerima Kartu Prakerja menyampaikan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(5) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk elektronik yang paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
Pasal 11
(1) Terhadap calon peserta Program Kartu Prakerja yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan seleksi oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akses dan/atau data:     
a. data kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;     
b. data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan agama;     
c. data kepegawaian aparatur sipil negara dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero);     
d. data keanggotaan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero);     
e. data kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;     
f. data penerima bantuan sosial dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau     
g. data dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya.     
(3) Setiap kementerian/lembaga atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin validitas dan bertanggung jawab atas data dan informasi.     
(4) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengikuti tes pengetahuan dasar dan motivasi yang dilakukan oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 12
(1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.     
(2) Penetapan penerima Kartu Prakerja mempertimbangkan kuota penerima Kartu Prakerja yang ditetapkan oleh Komite.     
(3) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah pendaftar menyelesaikan seleksi.     
(4) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Kartu Prakerja dalam bentuk digital.     
(5) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis dan persyaratan pendaftaran Program Kartu Prakerja dengan cara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Bagian Ketiga
Cara Luring Melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah
Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan secara individual maupun kolektif.     
(2) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.     
(3) Permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:     
a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan     
b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.     
(4) Setiap calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir yang paling sedikit memuat:     
a. nama lengkap;     
b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
c. tanggal lahir;     
d. nomor Kartu Keluarga;     
e. surat elektronik (e-mail);     
f. nomor telepon seluler (handphone) ;     
g. alamat domisili;     
h. pendidikan terakhir;     
i. status kerja; dan/atau     
j. Pelatihan yang diinginkan.     
(5) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon penerima Kartu Prakerja wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan pernyataan calon penerima Kartu Prakerja.     
(6) Pernyataan calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:     
a. nama;     
b. alamat;     
c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;     
d. tempat dan tanggal lahir;     
e. nomor telepon seluler (handphone) ;     
f. pernyataan kebenaran data;     
g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan     
h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.     
(7) Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menerima permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi data dalam bentuk elektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(8) Format rekapitulasi data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 14
(1) Setelah menerima rekapitulasi data dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan seleksi atas calon penerima Kartu Prakerja sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.     
(2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan penerima Kartu Prakerja.     
(3) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kuota yang ditetapkan oleh Komite.     
(4) Penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Manajemen Pelaksana.     
(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) termasuk Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam bentuk elektronik secara bertahap kepada Manajemen Pelaksana dengan menandatangani berita acara serah terima.     
(6) Format bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(7) Penyampaian data penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.     
(8) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.     
(9) Ketentuan teknis mengenai proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima Kartu Prakerja dengan cara luring diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini.     
Pasal 15
(1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana mengukuhkan penetapan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam rangka pemenuhan persyaratan pencairan anggaran dana Kartu Prakerja.     
(2) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana menyampaikan data pengukuhan penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.     
Pasal 16
(1) Setelah menerima data pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan rekapitulasi data penerima Kartu Prakerja kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.     
(2) Setelah menerima rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan informasi kepada penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.     
(3) Dalam rangka membantu penerima Kartu Prakerja untuk melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan berbantuan.     
BAB IV
PELATIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
Kartu Prakerja digunakan dengan ketentuan:      
a. hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku hingga penerima Kartu Prakerja menyelesaikan keseluruhan proses Program Kartu Prakerja; dan     
b. hanya dapat dipergunakan oleh penerima Kartu Prakerja yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke orang lain.     
Bagian Kedua
Bantuan Pelatihan
Pasal 18
(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya untuk mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk saldo nontunai pada rekening virtual account penerima Kartu Prakerja.     
(2) Besaran bantuan Pelatihan dalam bentuk saldo nontunai pada rekening virtual account penerima kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite.     
(3) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam rangka penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
Pasal 19
(1) Bantuan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan dengan ketentuan:     
a. paling lambat sampai dengan tanggal 15 Desember;     
b. tidak dapat diubah dalam bentuk uang tunai;     
c. dapat digunakan untuk lebih dari satu Pelatihan; dan     
d. tidak dapat digunakan untuk membeli Pelatihan yang lebih mahal dari pada bantuan Pelatihan yang diperoleh.     
(2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak menggunakan bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bantuan Pelatihan dikembalikan ke rekening kas negara.     
(3) Mekanisme pengembalian bantuan Pelatihan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
Bagian Ketiga
Pemilihan Pelatihan
Pasal 20
(1) Penerima Kartu Prakerja secara bebas memilih Pelatihan yang telah disetujui oleh Manajemen Pelaksana dengan cara membeli Pelatihan melalui mitra Platform Digital.     
(2) Pemilihan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari setelah penerima Kartu Prakerja mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai Penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan sejak penerima Kartu Prakerja melengkapi data secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).     
(3) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan Pelatihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya.     
(4) Dalam hal penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3):     
a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja;     
b. bantuan Insentif yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Dana Kartu Prakerja; dan     
c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pelatihan
Pasal 21
(1) Penerima Kartu Prakerja dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) Pelatihan.     
(2) Penerima Kartu Prakerja yang ingin mengikuti Pelatihan lainnya wajib menyelesaikan Pelatihan sebelumnya.     
(3) Pelatihan lainnya dapat diambil melalui 1 (satu) Platform Digital yang sama atau dari Platform Digital yang berbeda.     
Pasal 22
Penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti Pelatihan sesuai jadwal dan tempat Pelatihan yang telah dipilih.      
Pasal 23
(1) Penerima Kartu Prakerja yang telah memilih dan memulai Pelatihan wajib menyelesaikan proses Pelatihan yang telah dipilih yang ditandai dengan Sertifikat Pelatihan.     
(2) Lembaga Pelatihan memantau dan melaporkan Penerima Kartu Prakerja yang mengikuti dan menyelesaikan proses Pelatihan kepada Platform Digital.     
(3) Penerima Kartu Prakerja yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing Lembaga Pelatihan berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan.     
(4) Dalam hal Penerima Kartu Prakerja tidak mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelatihan tersebut merupakan Pelatihan pertama, maka:     
a. biaya pelatihan yang telah dipilih tersebut tetap dibayarkan melalui pemotongan bantuan Pelatihan Penerima Kartu Prakerja;     
b. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara;     
c. Penerima Kartu Prakerja tidak berhak mendapatkan Insentif biaya mencari kerja; dan     
d. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
(5) Dalam hal Penerima Kartu Prakerja tidak mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pelatihan tersebut merupakan sisa Pelatihan setelah Penerima Kartu Prakerja menyelesaikan Pelatihan pertama, maka :     
a. biaya pelatihan yang telah dipilih tersebut tetap dibayarkan melalui pemotongan bantuan Pelatihan Penerima Kartu Prakerja;     
b. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara; dan     
c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
(6) Platform Digital menyampaikan laporan keikutsertaan penerima Kartu Prakerja dalam Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Manajemen Pelaksana.     
(7) Syarat dan ketentuan umum mengenai kriteria penyelesaian Pelatihan diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 24
Dalam terdapat sisa bantuan Pelatihan sampai dengan tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka :      
a. bantuan Pelatihan yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara;     
b. bantuan Insentif yang tersisa dalam Kartu Prakerja dikembalikan ke Rekening Kas Negara; dan     
c. penerima Kartu Prakerja tidak dapat mengikuti kembali Program Kartu Prakerja.     
Bagian Kelima
Pembayaran Biaya Pelatihan
Pasal 25
Pembayaran Pelatihan yang diselenggarakan secara daring atau luring dibayarkan penuh setelah pemilihan Pelatihan dan tidak bergantung pada penyelesaian Pelatihan.      
Bagian Keenam
Pemberian Insentif
Pasal 26
(1) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah:     
a. menerima Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan     
b. memberikan ulasan dan penilaian terhadap Pelatihan.     
(2) Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dan besarannya ditetapkan oleh Komite.     
(3) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran Insentif biaya mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
(4) Dalam hal penerima Kartu Prakerja mengikuti lebih dari satu Pelatihan, Insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada Pelatihan yang pertama.     
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan pada Pelatihan pertama yang diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember dalam tahun anggaran berjalan.     
Pasal 27
(1) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah mengisi Survei Evaluasi yang dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk setiap penerima Kartu Prakerja.     
(3) Besaran Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komite.     
(4) Komite dapat melakukan penyesuaian besaran Insentif pengisian Survei Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
Pasal 28
(1) Insentif biaya mencari kerja dan Insentif pengisian Survei Evaluasi akan disalurkan melalui mitra pembayaran yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(2) Mitra pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bank atau penyelenggara uang elektronik.     
(3) Seleksi mitra pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.     
BAB V
LEMBAGA PELATIHAN
Pasal 29
(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:     
a. swasta;     
b. BUMN;     
c. BUMD;     
d. Pemerintah Pusat; atau     
e. Pemerintah Daerah.     
(2) Penyelenggaraan Pelatihan oleh Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.     
(3) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring, Lembaga Pelatihan wajib menyelenggarakan Pelatihan yang bersifat interaktif.     
(4) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan secara tidak berbayar di luar Program Kartu Prakerja.     
(5) Dalam hal Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan yang identik dengan Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja, harga Pelatihan yang dikenakan kepada penerima Kartu Prakerja harus sama atau lebih rendah dari pada harga Pelatihan yang diberikan di luar Program Kartu Prakerja.     
(6) Identik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling sedikit memiliki kesamaan pada materi, evaluasi, dan Lembaga Pelatihan yang menyelenggarakan.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 30
(1) Sebelum menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja, Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana terlebih dahulu berupa penetapan sebagai Lembaga Pelatihan.     
(2) Untuk mendapatkan persetujuan oleh Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:     
a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;     
b. memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;     
c. menyelenggarakan Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar Kompetensi Kerja nasional, internasional, atau khusus;     
d. memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing Pelatihan;     
e. mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan Pelatihan yang diselenggarakan;     
f. mampu menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi kompetensi yang relevan;     
g. memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kehadiran untuk Pelatihan luring atau kemajuan pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatihan daring; dan     
h. mampu menyelenggarakan Pelatihan yang interaktif.     
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Lembaga Pelatihan yang dimiliki oleh swasta, BUMN, atau BUMD harus memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).     
(4) Seluruh Lembaga Pelatihan dapat menjadi Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).     
(5) Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana.     
(6) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan berbentuk paket kepada penerima Kartu Prakerja.     
(7) Lembaga Pelatihan tidak diperbolehkan menawarkan Pelatihan pada Platform Digital yang merupakan entitas yang sama dengan Lembaga Pelatihan.     
(8) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Lembaga Pelatihan yang dikelola oleh pemerintah.     
(9) Penetapan Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.     
Pasal 31
(1) Lembaga Pelatihan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra Program Kartu Prakerja wajib memiliki kerja sama dengan Platform Digital.     
(2) Platform Digital menyampaikan usulan Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana untuk dilakukan Asesmen.     
(3) Manajemen Pelaksana menetapkan Lembaga Pelatihan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).     
(4) Dalam melakukan Asesmen terhadap Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi.     
(5) Penyampaian hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara langsung melalui sistem Manajemen Pelaksana setelah Asesmen dilakukan terhadap Lembaga Pelatihan.     
Pasal 32
(1) Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mengajukan usulan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital.     
(2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap usulan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada Platform Digital.     
(3) Setelah menerima hasil Asesmen dari Manajemen Pelaksana, Platform Digital wajib mengaktifkan Pelatihan yang telah disetujui oleh Manajemen Pelaksana dalam sistem informasi dan portal, situs, atau aplikasi daring Platform Digital.     
(4) Dalam melakukan Asesmen terhadap Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat Manajemen Pelaksana melibatkan ahli yang membidangi.     
(5) Petunjuk teknis mengenai Asesmen Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 33
Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja memiliki kewajiban:       
a. menyelenggarakan Pelatihan bagi penerima Kartu Prakerja;     
b. memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja;     
c. tidak membedakan materi pembelajaran untuk suatu Pelatihan antara peserta Pelatihan umum dengan penerima Kartu Prakerja;     
d. melaporkan penyelesaian Pelatihan beserta nilai, dan Sertifikat Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana melalui Platform Digital secara berkala; dan     
e. memastikan penyelenggaraan Pelatihan luring selesai paling lambat pada tanggal 15 Desember pada tahun anggaran berjalan.     
Pasal 34
Semua pihak yang terlibat dalam penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital menjalankan proses pemilihan dan/atau penetapan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, adil, terbuka, bersaing, efektif dan efisien, serta wajib mematuhi etika sebagai berikut:       
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Program Kartu Prakerja;     
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi;     
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;     
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;     
e. mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;     
f. mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;     
g. mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan     
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan penetapan Lembaga Pelatihan, Pelatihan, dan/atau Platform Digital.     
Pasal 35
(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan mekanisme menjadi Lembaga Pelatihan dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.     
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran, Asesmen, dan bisnis proses penetapan Lembaga Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
BAB VI
PLATFORM DIGITAL
Pasal 36
(1) Untuk terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Platform Digital harus bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana.     
(2) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, atau swasta.     
(3) Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:     
a. memiliki cakupan layanan berskala nasional dengan memiliki sebaran pengguna paling sedikit 2/3 (dua per tiga) provinsi di Indonesia;     
b. memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai dan dapat mendukung Program Kartu Prakerja termasuk mampu melakukan integrasi dengan sistem Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran untuk melakukan pembayaran Pelatihan;     
c. memiliki portal, situs atau aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk fasilitasi Program Kartu Prakerja; dan     
d. memiliki kerja sama dengan Lembaga Pelatihan yang memiliki Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja.     
(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Platform Digital yang dikelola oleh BUMN, atau swasta harus berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.     
(5) Platform Digital dapat menawarkan pelatihan yang tidak berbayar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang merupakan 1 (satu) entitas yang sama.     
(6) Ketentuan mengenai persyaratan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 37
(1) Platform Digital mengajukan permohonan menjadi mitra Program Kartu Prakerja kepada Manajemen Pelaksana.     
(2) Manajemen Pelaksana melakukan Asesmen terhadap Platform Digital.     
(3) Platform Digital yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) membuat perjanjian kerja sama dengan Manajemen Pelaksana.     
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab Platform Digital dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana.     
(5) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Platform Digital yang dikelola BUMN, dan swasta penanggung jawab Platform Digital wajib melampirkan:     
a. NPWP Perusahaan;     
b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan anggaran dasar; dan     
c. dokumen data dukung lainnya.     
(6) Pelaksanaan kerja sama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.     
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan dan mekanisme kerja sama dengan Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 38
Perjanjian kerja sama antara Platform Digital dengan Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai kesepakatan antara Platform Digital dengan Manajemen Pelaksana.       
Pasal 39
Platform Digital yang melaksanakan kerja sama dengan Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi dan tugas:       
a. mencari Lembaga Pelatihan yang berpotensi menyediakan Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja;     
b. memfasilitasi pendaftaran Lembaga Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;     
c. menginventarisasi dan memvalidasi pemenuhan syarat dan kriteria Lembaga Pelatihan;     
d. menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan Program Kartu Prakerja;     
e. memfasilitasi pemilihan Pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan dan penggunaan bantuan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja;     
f. menyampaikan informasi terkait daftar peserta Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan dan Manajemen Pelaksana;     
g. menyampaikan kemajuan pelaksanaan Pelatihan kepada Manajemen Pelaksana;     
h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pelatihan;     
i. melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan secara berkala kepada Manajemen Pelaksana;     
j. menyalurkan pembayaran biaya Pelatihan kepada Lembaga Pelatihan; dan     
k. menyediakan informasi Lembaga Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja, yang meliputi paling sedikit:     
1. Pelatihan;     
2. deskripsi kurikulum yang berisikan informasi materi pembelajaran;     
3. informasi instruktur yang berisikan kapasitas instruktur;     
4. kuota dan biaya Pelatihan;     
5. jadwal Pelatihan; dan     
6. hasil ulasan dan penilaian untuk masing-masing Lembaga Pelatihan.     
l. memastikan penjualan Pelatihan paling lambat pada tanggal 15 Desember pada tahun anggaran berjalan.     
Pasal 40
(1) Platform Digital diperbolehkan mengenakan biaya jasa kepada Lembaga Pelatihan atas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k.     
(2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:     
a. paling tinggi sebesar harga yang berlaku di pasar namun tidak lebih dari 15% (lima belas persen) dari biaya Pelatihan dan di luar konten; dan     
b. untuk suatu Pelatihan yang sama, tidak boleh lebih tinggi bagi Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja dengan Lembaga Pelatihan umum.     
(3) Platform Digital wajib melaporkan besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Manajemen Pelaksana.     
Pasal 41
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mekanisme, dan cara pendaftaran menjadi mitra Platform Digital dipublikasikan oleh Manajemen Pelaksana pada situs resmi dan media sosial Program Kartu Prakerja.       
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 42
Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Sekretariat Komite.       
Bagian Kesatu
Tim Pelaksana
Pasal 43
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari pejabat kementerian/lembaga pemerintah yang membantu Komite dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.      
Pasal 44
(1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari:     
a. Ketua;     
b. Wakil Ketua;     
c. Anggota;     
d. Sekretaris;     
e. Wakil Sekretaris I; dan     
f. Wakil Sekretaris II.     
(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.     
Pasal 45
(1) Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Komite dalam:     
a. menyusun strategi kebijakan umum;     
b. menetapkan arah kebijakan;     
c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan     
d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.     
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.     
Pasal 46
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
(2) Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Ketua Komite paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
Bagian Kedua
Manajemen Pelaksana
Pasal 47
(1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan unit yang bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.     
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:     
a. operasi Program Kartu Prakerja;     
b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;     
d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;     
f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan     
g. penyediaan informasi pasar kerja; dan     
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite.     
Pasal 48
Manajemen Pelaksana terdiri atas:      
a. Direktur Eksekutif; dan     
b. 5 (lima) Direktur, yaitu:     
1. Direktur Operasi;     
2. Direktur Teknologi;     
3. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem;     
4. Direktur Pemantauan dan Evaluasi; dan     
5. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan.     
Pasal 49
Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a memiliki tugas:      
a. memimpin pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing direktur;     
c. melaporkan hasil kinerja kepada Komite;     
d. melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan     
e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.     
Pasal 50
Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 1 memiliki tugas:      
a. merancang dan memastikan keseluruhan proses operasional Program Kartu Prakerja berjalan dengan lancar;     
b. menyusun proses seleksi Penerima Kartu Prakerja;     
c. menyelesaikan hambatan operasional Program Kartu Prakerja pada saat implementasi;     
d. mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan pada proses operasional di bawah pengawasan Direktur Operasi;     
e. menangani pertanyaan dan keluhan dari pendaftar dan penerima Program Kartu Prakerja;     
f. menyusun mekanisme penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada huruf e;     
g. menyusun pengembangan perbaikan proses operasional Program Kartu Prakerja; dan     
h. melaksanakan tugas terkait operasional dan teknologi yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 51
Direktur Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 2 memiliki tugas:      
a. mengelola sumber daya teknologi, data, dan infrastruktur;     
b. melakukan integrasi data dan server untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
c. melakukan pengembangan situs resmi Program Kartu Prakerja;     
d. mengembangkan integrasi sistem pembayaran dengan Platform Digital;     
e. melakukan operasional dan pemeliharaan sistem informasi Program Kartu Prakerja;     
f. mengembangkan perlindungan dan keamanan data;     
g. berkoordinasi lintas fungsi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi dan teknologi; dan     
h. melaksanakan tugas terkait sistem informasi dan teknologi yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 52
Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 3 memiliki tugas:      
a. menjalin kerja sama dengan Platform Digital, kementerian/lembaga Pemerintah, BUMN, Pemerintah Daerah dan dunia industri untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja;     
b. menyusun standar Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan mitra pembayaran;     
c. bekerja sama dengan Platform Digital dalam memastikan ketersediaan pelatihan kerja dan kewirausahaan berdasarkan kebutuhan pasar kerja;     
d. pengembangan ekosistem pelatihan Program Kartu Prakerja;     
e. melakukan Asesmen Lembaga Pelatihan dan Pelatihan yang diusulkan oleh Platform Digital;     
f. memfasilitasi Asesmen terhadap Platform Digital dan mitra pembayaran     
g. melakukan fungsi komunikasi publik;     
h. membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan terkait Program Kartu Prakerja;     
i. membangun penjenamaan dan citra Program Kartu Prakerja; dan     
j. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 53
Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b angka 4 memiliki tugas:      
a. melakukan pemantauan terhadap Pelatihan, Lembaga Pelatihan, Platform Digital, mitra pembayaran, dan kepuasan penerima Kartu Prakerja.     
b. melakukan evaluasi dampak Program Kartu Prakerja terhadap penerima Kartu Prakerja, mitra Program Kartu Prakerja, dan pemangku kepentingan lainnya;     
c. menyusun rekomendasi arah kebijakan Program Kartu Prakerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi; dan     
d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 54
Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf b angka 5 memiliki tugas:      
a. melakukan perencanaan sumber daya manusia internal yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga administrasi dan badan usaha;     
b. menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan operasional Manajemen Pelaksana;     
c. menjalankan fungsi keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pembayaran, dan pelaporan;     
d. membantu memastikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja sesuai koridor hukum kepada Manajemen Pelaksana;     
e. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.     
Pasal 55
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dibantu oleh tenaga ahli, tenaga administrasi dan/atau badan usaha sesuai kebutuhan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.      
Bagian Ketiga
Sekretariat Komite
Pasal 56
(1) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan unit pendukung Komite dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja.     
(2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite.     
Pasal 57
(1) Sekretariat Komite bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.     
(2) Sekretariat Komite bertanggung jawab kepada ketua Komite melalui ketua Tim Pelaksana.     
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Komite diatur dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.     
BAB VIII
PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Pasal 58
(1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
(2) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, serta kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.     
(3) Pelaksanaan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, dan kemitraan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan secara daring dan/atau luring.     
(4) Pelaksanaan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, dan kemitraan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat dilakukan secara luring dengan ketentuan:     
a. menerapkan protokol kesehatan; dan     
b. mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat, terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).     
BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59
Atas pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.      
Bagian Kedua
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh Manajemen Pelaksana
Pasal 60
Manajemen Pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas Lembaga Pelatihan, Pelatihan, Platform Digital, dan kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.      
Pasal 61
(1) Pemantauan dan evaluasi atas Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat mencakup:     
a. pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;     
b. penilaian peserta Pelatihan terhadap Lembaga Pelatihan, dan Pelatihan yang dipilih; dan/atau     
c. pemilihan Pelatihan oleh penerima Kartu Prakerja dalam jangka waktu tertentu.     
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pelatihan tidak memenuhi kewajiban, Manajemen Pelaksana berwenang:     
a. menghentikan penyelenggaraan Pelatihan dimaksud dari Program Kartu Prakerja; dan/atau     
b. mencabut penetapan Lembaga Pelatihan dalam Program Kartu Prakerja.     
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan dan evaluasi serta mekanisme penghentian penyelenggaraan dan pencabutan penetapan Lembaga Pelatihan diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 62
(1) Pemantauan dan evaluasi atas Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mencakup:     
a. pelaksanaan fungsi dan tugas; dan     
b. pemenuhan kewajiban Platform Digital berdasarkan perjanjian kerja sama.     
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi Platform Digital tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana memberikan notifikasi kepada Platform Digital untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya.     
(3) Dalam hal Platform Digital tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permintaan disampaikan, Manajemen Pelaksana mengakhiri perjanjian kerja sama sebagai mitra dalam Program Kartu Prakerja.     
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan dan evaluasi serta mekanisme pengakhiran kerja sama Platform Digital diatur oleh Manajemen Pelaksana.     
Pasal 63
(1) Manajemen Pelaksana melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.     
(2) Kegiatan lain terkait Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bisnis proses sistem Program Kartu Prakerja, pembayaran, dan kegiatan Manajemen Pelaksana lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja.     
(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana melakukan tindakan korektif dan/atau pengembangan atas Program Kartu Prakerja.     
Pasal 64
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.      
Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan oleh Komite
Pasal 65
(1) Komite melalui Tim Pelaksana melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Program Kartu Prakerja termasuk Manajemen Pelaksana setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
(2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:     
a. laporan dari Manajemen Pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya;     
b. inisiatif dari Tim Pelaksana; dan/atau     
c. penugasan lainnya dari Komite.     
(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melakukan tindakan korektif dan/atau pengembangan atas Program Kartu Prakerja.     
Pasal 66
(1) Dalam hal diperlukan, Komite dapat membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk pendampingan atas Program Kartu Prakerja.     
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, ahli, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.     
Pasal 67
(1) Tim Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Komite setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.     
(2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.     
BAB X
PENDANAAN
Pasal 68
Segala pendanaan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.       
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Terhadap hal-hal yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297) namun masih berlangsung, berlaku ketentuan sebagai berikut:       
a. Dalam hal penerima Kartu Prakerja sudah membeli Pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang merupakan entitas yang sama dengan Platform Digital dan sedang melaksanakan Pelatihannya, Lembaga Pelatihan tetap menyelenggarakan Pelatihan sampai dengan penerima Kartu Prakerja menyelesaikan proses Pelatihan.     
b. Dalam hal penerima Kartu Prakerja sudah membeli Pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang merupakan entitas yang sama dengan Platform Digital dan belum melaksanakan Pelatihannya, Lembaga Pelatihan tetap menyelenggarakan Pelatihan sampai dengan penerima Kartu Prakerja menyelesaikan proses Pelatihan.     
c. Dalam hal penerima Kartu Prakerja sudah membeli skema paket Pelatihan dan belum menyelesaikan keseluruhan paket Pelatihannya, Lembaga Pelatihan tetap menyelenggarakan Pelatihan sampai dengan keseluruhan paket Pelatihan selesai.     
d. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Manajemen Pelaksana melakukan pembayaran terhadap tagihan Pelatihan dari Platform Digital.     
e. Dalam hal Penerima Kartu Prakerja belum melakukan pembelian Pelatihan namun sudah lebih dari 30 (tiga puluh) Hari sejak Kartu Prakerja diterima, Penerima Kartu Prakerja masih dapat melakukan pembelian Pelatihan pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal peraturan menteri koordinator ini diundangkan dan transaksi atas pembelian Pelatihan tersebut tetap dibayarkan.     
f. Dalam hal Penerima Kartu Prakerja telah melakukan pembelian Pelatihan namun pembelian Pelatihan dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari sejak Kartu Prakerja diterima, transaksi atas pembelian Pelatihan tersebut tetap dibayarkan.     
g. Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f yang telah menyelesaikan Pelatihan pertama berhak atas Insentif.     
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Platform Digital dan Lembaga Pelatihan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku.       
Pasal 71
Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.       
Pasal 72
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.       

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Agustus 2020
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 4 Agustus 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 858