Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PENYELENGGARAAN K3 PERKANTORAN
Bagian Ketiga
Standar K3 Perkantoran
Paragraf 3
Standar Kesehatan Kerja
Pasal 15
Standar Kesehatan Kerja meliputi:      
a. peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran;      
b. pencegahan penyakit di Perkantoran;      
c. penanganan penyakit di Perkantoran; dan      
d. pemulihan kesehatan bagi karyawan di Perkantoran.      
Pasal 16
Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit terdiri atas:      
a. peningkatan pengetahuan kesehatan kerja;      
b. pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;      
c. penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di Perkantoran; dan      
d. aktivitas fisik.      
Pasal 17
(1) Pencegahan penyakit di Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit meliputi:      
a. pengendalian faktor risiko; dan      
b. penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan.      
(2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:      
a. eliminasi;      
b. subsitusi;      
c. pengendalian teknis atau rekayasa;      
d. pengendalian administratif; dan/atau      
e. penggunaan alat pelindung diri.      
(3) Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan dilakukan melalui:      
a. Pemeriksaan kesehatan pra penempatan atau sebelum bekerja;      
b. pemeriksaan kesehatan berkala;      
c. pemeriksaan kesehatan khusus; dan      
d. pemeriksaan kesehatan pra pensiun.      
(4) Pemeriksaan kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.      
Pasal 18
(1) Penanganan penyakit di Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditujukan untuk mengobati secara dini penyakit dan mencegah keparahan dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cidera akibat kerja.      
(2) Penanganan penyakit di Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:      
a. pertolongan pertama pada penyakit; dan      
b. mekanisme rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
Pasal 19
Pemulihan kesehatan bagi karyawan di Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit terdiri atas:      
a. melaksanakan program kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula; dan      
b. pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya.      

Dokumen: