Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PENYELENGGARAAN K3 PERKANTORAN
Bagian Ketiga
Standar K3 Perkantoran
Paragraf 2
Standar Keselamatan Kerja
Pasal 14
1. Kewaspadaan Bencana Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:      
a. manajemen tanggap darurat gedung;      
b. manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;      
c. peryaratan dan tata cara evakuasi;      
d. penggunaan mekanik dan elektrik; dan      
e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).      
(2) Manajemen tanggap darurat gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:      
a. identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana;      
b. penilaian analisa risiko kerentanan bencana;      
c. pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana;      
d. pengendalian kondisi darurat atau bencana;      
e. simulasi kondisi darurat atau bencana; dan      
f. mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana.      
(3) Manajemen keselamatan dan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus didukung dengan:      
a. sarana penyelamatan gedung; dan      
b. peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.      
(4) Sarana penyelamatan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:      
a. tangga darurat; dan/atau      
b. pintu darurat.      
(5) Peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:      
a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);      
b. Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda;      
c. sistem alarm kebakaran;      
d. hydrant halaman;      
e. pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media pemadaman air bertekanan yang dialirkan melalui pipa-pipa dan selang;      
f. sistem sprinkler otomatis; dan      
g. sistem pengendalian asap.      
(6) Peryaratan dan tata cara evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rute dan pelaksanaan evakuasi.      
(7) Penggunaan mekanik dan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      
(8) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi persyaratan pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan.      

Dokumen: