Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PENYELENGGARAAN K3 PERKANTORAN
Bagian Kedua
SMK3 Perkantoran
Pasal 7
(1) Pelaksanaan rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang K3 Perkantoran, dan sarana dan prasarana.     
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:     
a. organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3;     
b. anggaran yang memadai;     
c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan     
d. instruksi kerja.     
(3) Anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari:     
a. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Perkantoran milik pemerintah; atau     
b. dialokasikan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung untuk Perkantoran milik non pemerintah.     
(4) Dalam pelaksanaan rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung harus melakukan upaya keselamatan kerja, Kesehatan Kerja, kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan Ergonomi Perkantoran sesuai dengan standar K3 Perkantoran.     

Dokumen: