Try: LISTMODE

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PENYELENGGARAAN K3 PERKANTORAN
Bagian Kedua
SMK3 Perkantoran
Pasal 4
SMK3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:      
a. penetapan kebijakan K3 Perkantoran;     
b. perencanaan K3 Perkantoran;     
c. pelaksanaan rencana K3 Perkantoran;     
d. pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran; dan     
e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 Perkantoran.     
Pasal 5
(1) Penetapan Kebijakan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung.     
(2) Penetapan Kebijakan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara tertulis dengan keputusan Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung dan disosialisasikan ke seluruh karyawan.     
(3) Kebijakan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:     
a. visi;     
b. tujuan;     
c. komitmen dan tekad dalam melaksanakan kebijakan K3 Perkantoran; dan     
d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan K3 Perkantoran secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.     
Pasal 6
(1) Perencanaan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 Perkantoran.     
(2) Rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.     
(3) Dalam menyusun rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung harus mempertimbangkan:     
a. hasil penelaahan awal;     
b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;     
c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan     
d. sumber daya yang dimiliki.     
(4) Rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:     
a. tujuan dan sasaran;     
b. skala prioritas;     
c. upaya pengendalian bahaya;     
d. penetapan sumber daya;     
e. jangka waktu pelaksanaan;     
f. indikator pencapaian; dan     
g. sistem pertanggungjawaban.     
Pasal 7
(1) Pelaksanaan rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang K3 Perkantoran, dan sarana dan prasarana.     
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:     
a. organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3;     
b. anggaran yang memadai;     
c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan     
d. instruksi kerja.     
(3) Anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari:     
a. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Perkantoran milik pemerintah; atau     
b. dialokasikan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung untuk Perkantoran milik non pemerintah.     
(4) Dalam pelaksanaan rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung harus melakukan upaya keselamatan kerja, Kesehatan Kerja, kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan Ergonomi Perkantoran sesuai dengan standar K3 Perkantoran.     
Pasal 8
(1) Pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung.     
(2) Pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal sistem manajemen K3 Perkantoran.     
(3) Dalam hal kantor tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak lain.     
(4) Hasil pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melakukan tindakan perbaikan.     
Pasal 9
(1) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 Perkantoran.     
(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.     
(3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.     
(4) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:     
a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;     
b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan konsumen;     
c. adanya perubahan produk dan kegiatan kantor;     
d. terjadi perubahan struktur organisasi kantor;     
e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;     
f. adanya hasil kajian kecelakaan di kantor;     
g. adanya pelaporan; dan/atau     
h. adanya masukan dari karyawan.     
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai SMK3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.      

Dokumen: