Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020

KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
KONSIDERANS

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, telah diatur salah satu percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui pemenuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
b. bahwa untuk mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu dilakukan konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pehubungan tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;
PENGERTIAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:      
1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.     
2. Motor Bakar adalah motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat, cair, dan/atau gas sebagai tenaga penggerak.     
3. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai tenaga penggerak.     
4. Konversi adalah proses perubahan sistem motor penggerak Kendaraan Bermotor dari Motor Bakar menjadi Motor Listrik.     
5. Instatasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan.     
6. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.     
7. Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai adalah Sepeda Motor yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan.     
8. Bengkel Konversi adalah bengkel umum yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi untuk melakukan Konversi yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.     
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.     
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.     
DETAIL PERATURAN

Berikut detail Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020

META KETERANGAN
Judul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020
SubJudul KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
Jenis Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB)
Nomor 65
Tahun 2020
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal Penetapan 24 September 2020
Nama Jabatan Penetapan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Penetapan BUDI KARYA SUMADI
Tempat Pengundangan Jakarta
Tanggal Pengundangan 28 September 2020
Nama Jabatan Pengundangan DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nama Pejabat Pengundangan WIDODO EKATJAHJANA
Publikasi Berita Negara Republik Indonesia
Nomor Publikasi 1124
Tahun Publikasi 2020
Penjelasan NA
MODES
Fulltext List
TAGS
Lalu Lintas & kendaraan Bermotor
SHARE
Facebook Twitter Telegram WhatsApp LinkedIn Mail
PERATURAN TERKAIT
  1. KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020
  2. KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020
  3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020
  4. PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA MUDIK IDUL FITRI TAHUN 1441 HIJRIAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020
  5. PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020